Tiga contoh soal TWK tentang lembaga negara, plus cara membedakan wewenang MK dan MA yang paling sering tertukar di pilihan jawaban.
Lembaga negara masuk kategori pilar negara dan hampir tidak pernah absen dari SKD. Soalnya tidak menuntut hafal pasal, tapi hafal pembagian kewenangan. Pertanyaan yang paling sering: siapa yang berwenang melakukan apa, dan lembaga mana yang memutus perkara ini. Kalau kamu bisa memetakan kewenangan ke tiga cabang kekuasaan, sebagian besar soal selesai tanpa mengingat nomor pasal.
MPR mengubah UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta menetapkan pemberhentian presiden di akhir proses impeachment. DPR memegang tiga fungsi: membentuk undang-undang, menyetujui anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan. DPD boleh mengajukan dan membahas rancangan yang berkaitan dengan daerah, tapi tidak ikut memutuskan. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan mengangkat pejabat tertentu dengan persetujuan DPR.
Di cabang yudikatif: MA memutus kasasi dan menguji peraturan di bawah undang-undang, sementara MK menguji undang-undang terhadap UUD. BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. KY mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga martabat hakim. Empat lembaga ini yang paling sering dipertukarkan di pilihan jawaban.
Lembaga negara yang berwenang menguji apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 adalah...
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Dewan Perwakilan Daerah
D. Komisi Yudisial
E. Badan Pemeriksa Keuangan
Pembahasan. Jawabannya B. Kuncinya kata "undang-undang terhadap UUD". MA menguji peraturan di bawah undang-undang, misalnya peraturan pemerintah atau peraturan daerah, terhadap undang-undang. Kalau soalnya menyebut peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan presiden, arah jawabannya MA. Dua lembaga ini memang berbeda tingkat pengujiannya, dan itu inti soalnya.
Sengketa hasil pemilihan umum legislatif diputus oleh...
A. Komisi Pemilihan Umum
B. Badan Pengawas Pemilu
C. Mahkamah Konstitusi
D. Mahkamah Agung
E. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Pembahasan. Jawabannya C. Pembagian tugas penyelenggara pemilu sering ditanyakan dengan tiga lembaga sekaligus di pilihan. KPU menyelenggarakan, Bawaslu mengawasi dan menangani pelanggaran administrasi, DKPP mengadili etik penyelenggara. Sengketa hasil untuk pemilu legislatif dan presiden masuk MK. Untuk pemilihan kepala daerah, sejak putusan yang mengubah mekanisme, sengketa hasilnya ditangani MA. Perbedaan objek sengketa ini yang jadi penentu, bukan nama pemilihannya.
Kelompokkan dulu berdasarkan cabang: pembentuk undang-undang, pelaksana, dan pengadil. Setelah itu hafalkan satu kata kunci untuk tiap lembaga, misalnya MPR dengan "mengubah UUD", MK dengan "undang-undang lawan UUD", MA dengan "kasasi", BPK dengan "keuangan negara", KY dengan "hakim". Di soal, cari kata kunci itu di kalimat, lalu cocokkan dengan lembaga di pilihan. Cara ini lebih tahan tekanan waktu dibanding mengingat pasal satu per satu.
Pertama, menukar wewenang MK dan MA karena keduanya memakai kata "menguji". Kedua, menganggap DPD setara DPR dalam memutus undang-undang, padahal DPD hanya mengajukan dan membahas. Ketiga, tertukar antara BPK dan pengawasan internal pemerintah. Keempat, soal tentang pemberhentian presiden yang menyebut siapa yang mengusulkan dan siapa yang memutuskan, dua hal berbeda. Baca dulu subjek kalimatnya sebelum memilih, karena pilihan salah biasanya dibuat dari lembaga yang muncul di pertanyaan.
Lembaga yang memegang kekuasaan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara adalah...
A. Presiden
B. Dewan Perwakilan Daerah
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Badan Pemeriksa Keuangan
E. Kementerian Keuangan
Pembahasan. Jawabannya C. Presiden mengajukan rancangan anggaran, DPR membahas dan menetapkannya, BPK memeriksa pelaksanaannya. Tiga tahap itu sering dipotong menjadi satu pertanyaan, dan pilihan jawabannya dibuat dari lembaga yang muncul di tahap lain. Kementerian Keuangan ada di pilihan sebagai pengecoh karena namanya identik dengan urusan uang, padahal penetapan anggaran bukan wewenangnya.
Satu pola yang membantu menjawab soal lembaga negara: hampir semua kewenangan penting tidak dipegang satu lembaga sendiri. Presiden mengangkat, DPR menyetujui. Presiden mengajukan, DPR menetapkan. Hakim agung diusulkan KY, diangkat presiden. Cara berpikir ini membuatmu bisa menebak jawaban secara masuk akal saat lupa pasalnya, karena lembaga yang berwenang memutus biasanya berbeda dari lembaga yang mengusulkan.
Ambil dua puluh soal lembaga negara, kerjakan dengan batas waktu 30 detik per soal. Tandai setiap soal yang kamu jawab karena "kayaknya", lalu ulang hanya soal itu dua hari kemudian. Topik ini tidak butuh hafalan baru setelah beberapa kali latihan, yang perlu dijaga hanya ketelitian membaca kata kunci di kalimat soal.