Dua PNS daerah dengan golongan sama bisa terima tambahan penghasilan berbeda jutaan rupiah. Ini yang menentukan besarnya dan cara mengeceknya.
Dua PNS dengan golongan dan masa kerja identik menerima gaji pokok yang sama, apakah dia bertugas di kementerian pusat atau di kabupaten. Yang membuat penerimaan bulanan berbeda jauh ada di lapisan berikutnya, yaitu tunjangan kinerja untuk instansi pusat dan tambahan penghasilan untuk pemerintah daerah.
PNS daerah mengenalnya dengan beberapa nama: tambahan penghasilan pegawai, sering disingkat TPP atau TKD kalau dihitung per kelas jabatan. Besarnya tidak diatur seragam oleh pemerintah pusat, karena ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, seorang PNS di kota dengan pendapatan daerah besar bisa menerima tambahan jauh di atas rekan yang bertugas di kabupaten dengan APBD tipis.
Dasar pemberiannya ada di Pasal 58 PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Daerah boleh memberi tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangannya sendiri, dan pemberiannya harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan lewat peraturan kepala daerah.
Ada lima pertimbangan yang dipakai untuk menghitungnya. Beban kerja, untuk pegawai yang menangani volume pekerjaan di atas normal, misalnya petugas layanan yang menangani ribuan permohonan. Tempat bertugas, untuk daerah dengan tingkat kesulitan tinggi atau terpencil. Kondisi kerja, untuk lingkungan kerja berisiko. Kelangkaan profesi, untuk keterampilan yang sulit dicari di daerah itu. Dan prestasi kerja, yang biasanya dikaitkan dengan capaian indikator kinerja bulanan.
Karena itu, besaran yang beredar di grup percakapan sering menyesatkan. Angka yang dilaporkan orang dari daerah lain belum tentu berlaku di daerahmu, bahkan kalau jabatan dan golongannya sama persis.
Langkah paling aman: buka JDIH pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, cari peraturan bupati atau peraturan wali kota tentang tambahan penghasilan pegawai. Di lampirannya biasanya ada tabel kelas jabatan dan tarif per bulan, kadang dipisah antara jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana.
Kalau tidak menemukan, tanyakan lewat BKPSDM atau bagian kepegawaian di instansi yang kamu lamar. Pertanyaan yang konkret lebih berguna: berapa tambahan penghasilan untuk jabatan pelaksana dengan golongan III/a, dan apakah ada potongan yang dikaitkan dengan absensi atau capaian kinerja.
Pada praktiknya, TKD sering dibayar berdasarkan persentase dari tarif maksimal, dan persentase itu ditentukan oleh hasil penilaian kinerja bulan sebelumnya. Jadi angka di lampiran peraturan bukan angka yang pasti diterima, melainkan batas atas yang bisa kamu capai.
Di instansi pusat, tunjangan kinerja mengikuti kelas jabatan yang ditetapkan dalam peraturan presiden tentang tunjangan kinerja. Semua kementerian dan lembaga punya tabel kelas jabatan sendiri, tapi besarannya diatur pusat, jadi antar instansi lebih mudah dibandingkan, meski tetap berbeda antar kementerian.
Yang perlu kamu tahu sebelum memilih formasi: dua posisi bisa punya gaji pokok sama tapi penerimaan bersih berbeda jutaan rupiah hanya karena satu di instansi pusat dengan tunjangan kinerja tinggi, satu di daerah dengan APBD terbatas. Karena itu, membandingkan formasi hanya dari nama instansi tidak cukup.
Pertama, apakah daerah itu punya aturan TKD yang masih berlaku tahun ini, karena beberapa daerah menghentikan atau menyesuaikan pembayarannya saat pendapatan turun. Kedua, bagaimana pola potongannya, sebab ada daerah yang memotong sampai setengah tarif kalau kehadiran kurang. Ketiga, apakah posisi yang kamu lamar masuk kategori jabatan dengan tarif lebih tinggi, misalnya penyuluh, guru, atau tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan.
Jangan mengambil keputusan hanya dari angka yang berputar di media sosial. Peraturan kepala daerah adalah dokumen resminya, dan hampir semua daerah sekarang memublikasikannya di JDIH. Cek satu kali sebelum mendaftar jauh lebih hemat daripada menyesal setelah lulus dan pindah domisili.
Satu hal yang sering ditanyakan: apakah TKD dibayar saat gaji ke-13 dan THR. Jawabannya tergantung aturan yang berlaku untuk tahun itu, dan biasanya diatur terpisah dalam peraturan tentang pemberian gaji ke-13 dan THR. Ada tahun ketika komponen tambahan penghasilan diikutkan, ada tahun ketika hanya gaji pokok dan tunjangan melekat yang dibayar. Pastikan kamu membaca aturan tahun berjalan, bukan aturan tahun sebelumnya.