Rincian komponen THR dan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan pensiunan. Lengkap dengan ilustrasi perhitungan dan hal yang wajib dicek sebelum menghitung.
Banyak yang menyebut tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagai hal yang sama. Padahal keduanya dibayarkan di waktu berbeda dan dasar aturannya juga berbeda. Tunjangan hari raya dibayarkan menjelang Idul Fitri, sementara gaji ke-13 biasanya turun sekitar pertengahan tahun, menjelang tahun ajaran baru.
Untuk pegawai negeri, calon pegawai negeri, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, anggota TNI dan Polri, pejabat negara, serta pensiunan, keduanya diatur lewat peraturan pemerintah yang diterbitkan setiap tahun. Karena itu rincian teknisnya bisa berubah, termasuk soal jadwal pencairan dan komponen yang dihitung.
Mengacu pola yang dipakai dalam beberapa tahun terakhir, komponen tunjangan hari raya dan gaji ke-13 terdiri dari:
Jadi nilai yang masuk bukan sekadar gaji pokok. Pegawai di instansi yang sudah punya tunjangan kinerja akan menerima nominal jauh lebih besar dibanding yang belum, meski golongannya sama.
Misalnya seorang pegawai golongan III dengan gaji pokok sekitar Rp2,8 juta, tunjangan keluarga untuk satu orang, dan tunjangan pangan. Yang bersangkutan menerima tunjangan hari raya sebesar gaji pokok ditambah tunjangan melekat tersebut. Kalau instansinya menerapkan tunjangan kinerja, angka itu ditambah lagi sesuai kelas jabatannya.
Perlu dicatat bahwa tunjangan kinerja tidak seragam. Instansi pusat dengan kelas jabatan tinggi bisa membayar berkali-kali lipat dibanding pemerintah daerah. Inilah alasan dua orang dengan golongan yang sama bisa menerima tunjangan hari raya dengan selisih yang cukup jauh.
Untuk calon pegawai negeri, nominal yang dibayarkan menyesuaikan besaran gaji yang berlaku bagi status tersebut. Bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, perhitungannya mengikuti aturan tersendiri, termasuk untuk yang bekerja paruh waktu.
Pertama, pastikan golongan dan masa kerja terakhirmu sudah diperbarui. Kenaikan gaji berkala yang telat diproses akan membuat nominal pembayaran ikut tertahan.
Kedua, cek status tanggungan keluarga. Tunjangan keluarga hanya dibayarkan untuk anggota keluarga yang sudah tercatat resmi. Menambah anak tanpa memperbarui data kepegawaian berarti tunjangan itu tidak ikut terhitung.
Ketiga, ingat soal pajak. Pembayaran ini tetap dikenai pemotongan pajak penghasilan seperti penghasilan lainnya, jadi nominal bersih yang masuk ke rekening akan lebih kecil dari hasil hitungan kotor.
Tunjangan hari raya umumnya dibayarkan sekitar sepuluh hari kerja sebelum Idul Fitri. Gaji ke-13 menyusul di pertengahan tahun. Untuk tanggal pastinya, aturan yang berlaku setiap tahun memuat jadwal resminya, dan instansi biasanya mengumumkan lebih dulu lewat kanal internal.
Kalau waktu yang diumumkan sudah tiba tapi dana belum masuk, hal pertama yang perlu dicek adalah rekening yang terdaftar di sistem kepegawaian. Rekening yang tidak aktif atau berubah tanpa dilaporkan sering jadi penyebabnya.
Penerima pensiun juga mendapat tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Komponennya mengikuti besaran pensiun bulanan yang diterima, dan penyalurannya lewat lembaga pengelola seperti Taspen atau Asabri. Besaran ini biasanya menyesuaikan golongan terakhir sebelum pensiun.
Karena itu, keluarga pensiunan tetap perlu memperhatikan pengumuman resmi. Perbedaan data rekening dan status tanggungan keluarga jadi penyebab paling umum pembayaran tertunda.
Golongan yang sama tidak menjamin nominal yang sama. Di instansi pusat, tunjangan kinerja mengikuti kelas jabatan yang sudah ditetapkan. Di pemerintah daerah, besaran tambahan penghasilan pegawai bergantung pada kemampuan anggaran daerah masing-masing.
Ada daerah yang membayar tambahan penghasilan lebih besar daripada pusat untuk jabatan tertentu, dan ada juga daerah yang belum menerapkannya sama sekali. Perbedaan inilah yang membuat nominal tunjangan hari raya sulit dibandingkan hanya dari golongan.
Kesalahan pertama adalah menyamakan tunjangan hari raya dengan gaji bulanan. Nilainya memang mirip, tapi dasarnya berbeda dan tidak selalu sama persis.
Kesalahan kedua adalah lupa memotong pajak. Hitungan kotor yang beredar di grup percakapan biasanya belum memperhitungkan pemotongan pajak penghasilan, sehingga nominal bersih yang masuk terasa lebih kecil.
Kesalahan ketiga adalah menganggap semua pegawai non-ASN ikut menerima. Pegawai dengan status kontrak atau honorer daerah tidak termasuk penerima, kecuali diatur khusus dalam peraturan tahun berjalan.