UMP 2027: 4 Hari Lagi, Mendagri Ingatkan Gubernur — Ini Jadwal Lengkap UMP, UMK, UMSP, dan UMSK

Tinggal 4 hari menuju batas pengumuman UMP 2027 pada 21 November 2026. Mendagri mengingatkan seluruh gubernur, Menaker menerbitkan surat edaran berisi pedoman teknis, dan jadwal lengkap UMP, UMK, UMSP, hingga UMSK sudah ditetapkan.

UMP 2027: 4 Hari Lagi, Mendagri Ingatkan Gubernur — Ini Jadwal Lengkap UMP, UMK, UMSP, dan UMSK

Hitung mundur penetapan upah minimum 2027 memasuki hari-hari terakhir. Tinggal 4 hari menuju batas pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 pada Sabtu, 21 November 2026 — dan pemerintah pusat kini turun tangan langsung mengingatkan para gubernur.

Pada Senin, 16 November 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan seluruh gubernur agar segera menetapkan UMP 2027 dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Di hari yang sama, Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kemendagri menggelar sosialisasi aturan pengupahan kepada seluruh kepala daerah, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menerbitkan surat edaran kepada para gubernur yang berisi data serta pedoman teknis penetapan upah minimum 2027.

Pesan pemerintah jelas: jadwalnya sudah ditetapkan, formulanya sudah ada, dan bola kini ada di tangan gubernur. Artikel ini merangkum jadwal lengkapnya, cara penghitungannya, dan apa yang perlu pekerja lakukan sambil menunggu angka resmi di provinsinya.

Jadwal Lengkap Penetapan Upah Minimum 2027

Pemerintah menetapkan batas waktu pengumuman untuk empat jenis upah minimum:

  • UMP (Upah Minimum Provinsi): paling lambat 21 November 2026.
  • UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi): paling lambat 26 November 2026, lima hari setelah UMP.
  • UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota): paling lambat 25 November 2026.
  • UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota): paling lambat 30 November 2026, lima hari setelah UMK.

Perlu dicatat, 21 November 2026 jatuh pada hari Sabtu. Menurut Pasal 29 ayat (1) PP 36/2021, UMP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan — dan bila tanggal batas jatuh pada hari libur, pengumuman dimajukan satu hari sebelumnya. Artinya, secara efektif pengumuman UMP paling lambat Jumat, 20 November 2026.

Seluruh upah minimum yang ditetapkan ini berlaku mulai 1 Januari 2027.

Siapa yang Menetapkan Apa?

Pembagian kewenangan ini penting dipahami agar tidak salah menagih janji. Menurut UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja, yang menjadi landasan penetapan upah minimum 2027:

  • Gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Ini kewajiban langsung kepala daerah tingkat provinsi.
  • UMK dan UMSK mengikuti kebijakan gubernur di masing-masing daerah — penetapannya menyesuaikan keputusan gubernur.

Sebelumnya, pada 13 November 2026, Kemnaker sudah menggelar rapat koordinasi teknis dengan seluruh kepala dinas ketenagakerjaan dan Dewan Pengupahan Daerah. Alur penetapannya berjalan dari LKS Tripartit Nasional, lalu masukan Dewan Pengupahan Nasional, kemudian dewan pengupahan provinsi, dan gubernur sebagai penentu akhir.

Formula Baru: Tiga Variabel dan Indeks 0,5–1,0

Penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Undang-undang ini disahkan DPR pada 6 Oktober 2026 dan ditandatangani Presiden pada 28 Oktober 2026.

Menaker Yassierli menjelaskan, penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama: Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan. Formulanya memakai pertumbuhan ekonomi, inflasi, plus sebuah indeks tertentu di rentang 0,5 sampai 1,0 — dan diambil nilai tertinggi antara hasil formula dan KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah.

Untuk KHL sendiri, Kemnaker sedang menyiapkan estimasinya dari data konsumsi rumah tangga Susenas milik BPS. Estimasi itu sifatnya bahan pertimbangan, bukan angka final — hasil akhirnya bisa berbeda antar daerah dan baru pasti setelah gubernur mengumumkan.

Simulasi: Berapa Kenaikan yang Mungkin Terjadi?

Karena belum ada angka resmi dari satu pun provinsi, simulasi berikut hanya ilustrasi berdasarkan formula yang berlaku — bukan janji kenaikan. Rumus yang dipakai: kenaikan = inflasi + (pertumbuhan ekonomi × indeks tertentu).

Dengan data inflasi 3,20% dan pertumbuhan ekonomi 5,43%:

  • Indeks 0,5: 3,20% + (5,43% × 0,5) = ±5,9%.
  • Indeks 0,9: 3,20% + (5,43% × 0,9) = ±8,1%.
  • Indeks 1,0: 3,20% + (5,43% × 1,0) = ±8,6%.

Sebagai gambaran, bila diterapkan pada UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876, kenaikan 5,9% menghasilkan sekitar Rp6.067.939, sedangkan kenaikan 8,6% menghasilkan sekitar Rp6.222.645. Untuk UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp2.317.601, kenaikan 5,9% menghasilkan sekitar Rp2.454.339 dan kenaikan 8,6% sekitar Rp2.516.915. Sekali lagi: ini simulasi aritmetika, bukan angka resmi. Angka final ditentukan gubernur dan bisa berbeda, terutama bila KHL di daerahmu menghasilkan angka yang lebih tinggi dari hasil formula.

Di sisi lain, usulan serikat buruh tetap berada di kisaran yang sama: KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan 7,5–9,5% secara nasional. Sejumlah tuntutan daerah juga sudah muncul, misalnya buruh Jawa Barat yang menuntut UMP 2027 sebesar Rp4.122.871 atau 100% KHL, dan buruh Sulawesi Selatan yang menuntut kenaikan 7,5–10%. Semua itu berstatus usulan, bukan ketetapan — dan tidak ada satu pun provinsi yang mengumumkan angka resmi 2027 sampai hari ini.

Apa yang Harus Pekerja Lakukan Sekarang?

Sambil menunggu pengumuman gubernur, ada beberapa hal praktis yang bisa kamu lakukan:

  1. Pantau pengumuman gubernur di provinsimu pada 20–21 November 2026, lalu pengumuman UMK pada 25 November 2026. Keputusan gubernur diumumkan melalui kanal resmi pemerintah daerah.
  2. Cek slip gajimu. Bandingkan upah pokokmu dengan UMP/UMK yang berlaku di wilayahmu saat ini. Upah minimum adalah batas bawah — perusahaan tidak boleh membayar di bawahnya untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
  3. Simpan bukti pembayaran upah. Slip gaji, bukti transfer, dan kontrak kerja adalah peganganmu bila nanti ada selisih antara upah yang dibayarkan dan upah minimum yang baru ditetapkan.
  4. Jangan percaya angka yang beredar di media sosial sebelum ada Keputusan Gubernur yang resmi. Setiap tahun, selalu ada tangkapan layar atau pesan berantai yang mengklaim angka UMP sudah keluar — padahal belum.
  5. Pahami bahwa upah minimum bukan gaji ideal. UMP/UMK adalah jaring pengaman terendah. Gaji di atas itu dinegosiasikan berdasarkan jabatan, pengalaman, dan kesepakatan kerja.

Penutup

Empat hari lagi, paling lambat Jumat 20 November 2026, para gubernur harus mengumumkan UMP 2027. Mendagri sudah mengingatkan, surat edaran Menaker sudah terbit, dan jadwal lengkap hingga UMSK 30 November sudah jelas. Yang belum jelas hanyalah angkanya — dan angka itu baru ada setelah gubernur di provinsimu mengumumkannya.

HiLoker akan terus memantau dan mengabarkan angka UMP dan UMK 2027 begitu diumumkan resmi. Sementara itu, lowongan kerja terbaru dari berbagai perusahaan di seluruh Indonesia selalu diperbarui setiap hari di hiloker.com/jobs.

Sumber: keterangan Menaker Yassierli dan Mendagri Tito Karnavian dalam rakor di Kemendagri, Senin 16 November 2026 (dikutip Detik Finance, Investor Daily, Fortune Indonesia, dan media arus utama lainnya); UU 27/2026 Pasal 137–139; PP 36/2021 Pasal 29.