UMP 2027: Batas Pengumuman 21 November Menurut Aturan — Ini yang Masih Ditunggu Pekerja
Menurut PP 36/2021, UMP 2027 harus diumumkan paling lambat 21 November dan UMK 30 November. Sementara itu evaluasi Kemnaker baru ditargetkan rampung akhir November — ini yang masih ditunggu pekerja.

Dua belas hari lagi menuju 21 November 2026. Tanggal itu penting karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah minimum provinsi (UMP) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan. Sementara upah minimum kabupaten/kota (UMK) diumumkan paling lambat 30 November, dan keduanya berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya.
Tapi ada ketegangan yang perlu dibaca dengan jujur: Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 27 Oktober 2026 menyatakan evaluasi awal di tingkat Kemnaker baru ditargetkan rampung pada pekan terakhir November. Artinya, batas yang tertulis di peraturan dan jalannya proses pembahasan saat ini tidak sejalan sepenuhnya. Artikel ini menjelaskan apa yang sudah pasti menurut aturan, apa yang masih berjalan, dan apa yang harus pekerja pantau di dua minggu ke depan.
Yang sudah pasti: batas 21 dan 30 November
Ketentuan batas waktu ini bukan perkiraan — tertulis langsung di PP 36/2021. Pasal 29 ayat (1) berbunyi: upah minimum provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan. Pasal 35 ayat (2) berbunyi: upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 30 November tahun berjalan.
Perlu dicatat, 21 November 2026 jatuh pada hari Sabtu. Aturan yang sama mengatur, bila tanggal batas jatuh pada hari libur, pengumuman dilakukan satu hari sebelumnya. Karena itu, pekerja sebaiknya memantau pengumuman gubernur sepanjang pekan 21 November, bukan hanya pada tanggal itu saja.
Yang juga sudah pasti adalah dasar perhitungannya. Kemnaker menegaskan penetapan upah minimum 2027 tetap mengacu pada PP 49/2025, perubahan kedua atas PP 36/2021. Rumusnya: kenaikan dihitung dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu atau alfa, dengan rentang alfa 0,5 sampai 0,9. Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dipakai berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Yang masih berjalan: evaluasi akhir November
Pada 27 Oktober 2026, Menaker Yassierli menyampaikan targetnya kepada wartawan di Jakarta: pembahasan awal di tingkat kementerian ditargetkan selesai pada pekan terakhir November 2026, minimal di level evaluasi kementerian. Setelah itu, pembahasan berlanjut ke Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) dan Dewan Pengupahan Nasional, lalu berjenjang ke Dewan Pengupahan Daerah, sebelum akhirnya gubernur menetapkan angka dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pengupahan Provinsi.
Pemerintah juga masih menghitung kebutuhan hidup layak (KHL). UU Pelindungan Ketenagakerjaan (UU 27/2026), yang sudah berlaku sejak 28 Oktober 2026, mengamanatkan KHL ikut dibahas dalam penetapan upah. Sejumlah pemerintah daerah sudah bergerak: Pemprov Bali, misalnya, meninggalkan basis penghitungan 2015 dan memulai penghitungan baru berpatokan pada basis 2026, dengan tim khusus yang mengombinasikan parameter pengupahan dan KHL, dan menargetkan rampung pertengahan November.
Menurut keterangan serikat pekerja usai audiensi dengan Kemnaker pada 3 November 2026, Kemnaker menyampaikan harapan agar PP Pengupahan terbit pada November 2026, sehingga penetapan upah minimum diharapkan terjadi pada Desember 2026. Pernyataan ini datang dari pihak serikat, bukan pengumuman resmi Kemnaker — tetapi menjelaskan mengapa jadwal yang tertulis di peraturan dan jadwal yang berjalan di lapangan bisa berbeda.
Usulan 7,5–9,5% tetap usulan, bukan ketetapan
Sampai hari ini, belum ada angka resmi UMP 2027 yang diumumkan pemerintah. Angka yang paling sering disebut — kenaikan 7,5 sampai 9,5 persen — adalah usulan dari KSPI dan Partai Buruh, bukan keputusan pemerintah. Usulan itu dihitung dari inflasi 3,20 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,43 persen, dengan indeks 0,9, sehingga simulasinya sekitar 7,7 persen.
Supaya gambaran rupiahnya konkret, berikut simulasi berlabel jelas bila usulan 7,7 persen itu yang dipakai — ini simulasi, bukan pengumuman. UMK Kota Semarang 2026 sebesar Rp3.701.709 akan menjadi sekitar Rp3.986.741. UMK Kabupaten Banyumas Rp2.474.599 akan menjadi sekitar Rp2.665.143. UMK Kota Surabaya Rp5.288.796 akan menjadi sekitar Rp5.696.033. Angka akhirnya bisa berbeda jauh, karena gubernur bisa memakai alfa di bawah 0,9 dan data inflasi serta pertumbuhan ekonomi tiap provinsi berbeda-beda.
Karena itu, jangan percaya pada angka UMP 2027 yang beredar di media sosial sebelum ada Keputusan Gubernur. Angka resmi hanya berlaku setelah ditetapkan gubernur dan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah daerah.
Apa yang harus pekerja lakukan sampai akhir November
Pertama, pantau pengumuman gubernur di provinsimu pada pekan 21 November untuk UMP, dan pada akhir November untuk UMK. Keputusan gubernur adalah satu-satunya sumber angka yang berlaku — bukan unggahan media sosial, bukan pesan berantai, dan bukan simulasi di artikel ini.
Kedua, periksa slip gajimu. Kalau gajimu saat ini masih di bawah UMK yang berlaku, kamu berhak menanyakan hal itu ke HRD atau melapor ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Upah minimum adalah batas bawah yang wajib dipatuhi perusahaan untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Ketiga, simpan slip gaji Januari 2027. Upah minimum baru berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya, jadi perubahan pertama yang kamu rasakan adalah pada gaji bulan Januari 2027. Bandingkan dengan slip Desember 2026 untuk memastikan kenaikannya sudah diterapkan.
Keempat, ikuti kabar resmi dari Kemnaker dan pemerintah daerahmu. Perkembangan berikutnya yang layak ditunggu adalah rampungnya evaluasi Kemnaker pada akhir November dan terbitnya PP Pengupahan yang baru. Dua hal itu akan menentukan seberapa cepat gubernur bisa mengumumkan angka final.
UMP 2027 punya batas pengumuman 21 November menurut aturan, tetapi prosesnya masih berjalan sampai akhir November. Yang pasti adalah rumusnya dan siapa yang menetapkan — gubernur, berdasarkan masukan dewan pengupahan. Yang belum pasti adalah angkanya. Sampai Keputusan Gubernur terbit, angka 7,5–9,5 persen tetap usulan, dan satu-satunya angka yang berlaku adalah yang diumumkan resmi.
Sambil menunggu kabar upah minimum, kamu juga bisa memantau lowongan kerja terbaru dan kisaran gajinya di halaman lowongan HiLoker.