UMP 2027: Menaker Kirim Data KHL ke Gubernur, Upah Sektoral Wajib Lebih Tinggi dari UMP
Menaker mengirim data KHL dan pedoman teknis ke seluruh gubernur lewat surat edaran 16 November 2026, dan menegaskan batas penetapan UMP 2027 tetap 21 November. Aturan baru juga mewajibkan upah sektoral lebih tinggi dari UMP.

Tiga hari menjelang batas pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027, pemerintah pusat mengirimkan "amunisi" terakhir kepada para gubernur: data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) beserta pedoman teknis penetapan upah minimum. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menerbitkan surat resmi kepada seluruh gubernur pada Senin, 16 November 2026, dan keesokan harinya menegaskan bahwa batas penetapan UMP pada 21 November 2026 tetap berlaku.
Artinya, bola kini sepenuhnya ada di tangan gubernur. Artikel ini merangkum isi surat edaran tersebut, aturan baru yang membuat upah sektoral wajib lebih tinggi dari UMP, jadwal lengkapnya, dan simulasi kenaikan berdasarkan formula terbaru.
Isi Surat Edaran Menaker ke Seluruh Gubernur
Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 berisi penyampaian data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan Upah Minimum Tahun 2027.
Surat ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mempersiapkan penetapan empat jenis upah minimum: Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. KHL yang menjadi acuan diestimasi dari data konsumsi rumah tangga Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga angkanya bersandar pada data riil biaya hidup, bukan sekadar perkiraan.
Menaker: Waktu Masih Cukup, Batas 21 November Tetap
Dalam konferensi pers di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa, 17 November 2026, Menaker Yassierli menyatakan waktu yang tersedia masih mencukupi untuk menyelesaikan proses penetapan. "Dari segi waktu sebenarnya cukup. Kita tunggu, tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi," ujarnya.
Menaker juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyatakan kesiapan mengikuti jadwal tersebut, dan ia optimistis seluruh gubernur bisa memenuhi batas 21 November.
Satu catatan penting: sempat beredar pernyataan yang menyebut 26 November sebagai tenggat UMK. Patokan yang dipakai artikel ini adalah bunyi peraturan — Pasal 35 ayat (2) PP 49/2025 menetapkan UMK paling lambat 25 November — yang juga dikonfirmasi Menaker pada 17 November. Angka 26 November adalah batas UMSP, bukan UMK.
Aturan Baru: Upah Sektoral Wajib Lebih Tinggi dari UMP
Poin yang paling penting dari perkembangan terbaru ini menyangkut upah sektoral. Menteri Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa ketentuan pengupahan untuk 2027 mewajibkan upah minimum sektoral berada di atas upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten/kota.
Ketentuan ini mengacu pada Pasal 142 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan baru tersebut juga memberi kejelasan mengenai kriteria sektor yang dapat ditetapkan sebagai sektor unggulan.
Praktisnya, bagi pekerja di sektor-sektor unggulan daerah — misalnya manufaktur, pertambangan, atau perkebunan di provinsi tertentu — upah minimum yang berlaku untuk mereka (UMSP atau UMSK) harus lebih tinggi daripada UMP atau UMK umum di daerah yang sama.
Jadwal Lengkap Penetapan Upah Minimum 2027
Berikut empat tenggat penting yang berlaku tahun ini:
- UMP (Upah Minimum Provinsi): paling lambat 21 November 2026.
- UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi): paling lambat 26 November 2026, lima hari setelah UMP.
- UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota): paling lambat 25 November 2026.
- UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota): paling lambat 30 November 2026, lima hari setelah UMK.
Perlu dicatat, 21 November 2026 jatuh pada hari Sabtu. Menurut Pasal 29 ayat (1) PP 36/2021, UMP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan — dan bila tanggal batas jatuh pada hari libur, pengumuman dimajukan satu hari sebelumnya. Artinya, secara efektif pengumuman UMP paling lambat Jumat, 20 November 2026.
Seluruh upah minimum yang ditetapkan ini berlaku mulai 1 Januari 2027.
Formula Baru dan Simulasi Kenaikan
Formula penetapan upah minimum 2027 memakai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 Pasal 139: kenaikan dihitung dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu (alfa), lalu nilainya dibandingkan dengan KHL — yang diambil adalah nilai tertinggi antara hasil formula dan KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah.
Rentang alfa adalah 0,5 sampai dengan 1,0. Dengan angka acuan yang dipakai dalam pembahasan selama ini — inflasi 3,20 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,43 persen — simulasinya adalah sebagai berikut:
- Alfa 0,5: 3,20 + (5,43 × 0,5) = 5,9 persen.
- Alfa 0,9: 3,20 + (5,43 × 0,9) = 8,1 persen.
- Alfa 1,0: 3,20 + (5,43 × 1,0) = 8,6 persen.
Ini baru simulasi, bukan angka resmi. Untuk gambaran, dengan UMP 2026 DKI Jakarta Rp5.729.876, simulasinya menjadi sekitar Rp6.067.939 (naik 5,9 persen), Rp6.193.996 (naik 8,1 persen), atau Rp6.222.645 (naik 8,6 persen). Sementara UMP 2026 Jawa Barat Rp2.317.601 menjadi sekitar Rp2.454.339, Rp2.505.327, atau Rp2.516.915 pada skenario yang sama.
Angka resmi tiap provinsi baru diketahui setelah Keputusan Gubernur diterbitkan. Jangan jadikan simulasi di atas sebagai patokan gaji Januari 2027.
Yang Masih Usulan dan yang Belum Resmi
Sejumlah hal penting masih berstatus belum resmi dan wajib dibedakan dari ketetapan:
- Usulan KSPI 7,5–9,5 persen tetap USULAN. Angka ini berasal dari serikat buruh (KSPI/Partai Buruh), bukan keputusan pemerintah. Simulasi di atas menunjukkan rentang formula memang berada di sekitar angka tersebut, tetapi angka final tetap menunggu Keputusan Gubernur.
- Belum ada provinsi yang mengumumkan angka 2027 hingga 17 November 2026. Bila ada daftar "UMP 2027" yang beredar di media sosial sebelum ada Keputusan Gubernur, anggaplah sebagai simulasi atau hoaks.
- PP pelaksana formula baru belum terbit. Undang-undang sudah ada, tetapi aturan teknis pelaksanaannya masih disiapkan. Inilah yang membuat pembahasan di daerah berjalan dengan pedoman surat edaran dan data KHL sementara.
Apa yang Bisa Pekerja Lakukan Sambil Menunggu
Sambil menunggu pengumuman resmi di provinsi masing-masing, ada beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan:
- Pantau kanal resmi pemerintah daerah. Pengumuman UMP diterbitkan lewat Keputusan Gubernur dan biasanya disiarkan Dinas Tenaga Kerja provinsi. Jangan mengandalkan tangkapan layar yang beredar di grup chat.
- Cek slip gaji Januari 2027. Begitu angka resmi keluar, bandingkan dengan upah yang kamu terima. Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun berhak atas upah minimum.
- Kenali sektor tempatmu bekerja. Bila perusahaanmu masuk sektor unggulan daerah, upah sektoral yang berlaku untukmu wajib lebih tinggi dari UMP/UMK umum. Tanyakan ke HRD atau serikat pekerja di tempatmu bekerja.
- Simpan bukti-bukti. Bila upahmu ternyata di bawah upah minimum yang berlaku, simpan slip gaji dan kontrak kerja sebagai bukti untuk berkonsultasi ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
Penetapan upah minimum 2027 kini tinggal menunggu Keputusan Gubernur di masing-masing provinsi. Data KHL sudah dikirim, pedoman sudah ada, dan batas waktunya sudah ditegaskan.
Sambil menunggu kabar dari provinsimu, kamu juga bisa melihat lowongan kerja terbaru dengan kisaran gaji yang jelas di halaman lowongan HiLoker. Siapa tahu, ada peluang dengan gaji yang lebih baik dari tempatmu bekerja sekarang.