Buruh Jabar Tuntut UMP 2027 Rp4,12 Juta, Sulsel Minta Naik 10%: Ini yang Masih Ditunggu

Upah minimum 2027 belum ditetapkan — tetapi tuntutan dari daerah sudah berdatangan. Serikat buruh di Jawa Barat menuntut UMP 2027 sebesar Rp4,12 juta, sementara buruh di Sulawesi Selatan meminta kenaikan 7,5 hingga 10 persen. Keduanya masih berstatus usulan: sampai hari ini, belum ada satu pun provinsi yang mengumumkan angka resmi UMP 2027.

Artikel ini merangkum tuntutan terbaru dari daerah, membandingkannya dengan usulan nasional, dan menjelaskan apa yang masih ditunggu pekerja sebelum angka final ditetapkan.

Tuntutan Buruh Jawa Barat: Rp4,12 Juta atau 100% KHL

Pada Kamis, 5 November 2026, sekitar 500 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung. Mereka mendesak Gubernur Jawa Barat menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.122.871 — setara 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Angka itu jauh di atas UMP Jawa Barat 2026 yang berada di kisaran Rp2.317.601. Bila tuntutan ini dipenuhi, kenaikannya mencapai hampir 78 persen. Menurut FSPMI, UMP saat ini masih jauh dari angka KHL yang mencapai sekitar Rp4,12 juta — karena itu mereka meminta gubernur menetapkan upah 2027 sebesar 100 persen KHL.

Perlu dicatat: angka Rp4,12 juta adalah tuntutan serikat buruh, bukan keputusan pemerintah. Gubernur menetapkan angka final dengan masukan dari Dewan Pengupahan Daerah, dan sampai hari ini belum ada keputusan apa pun untuk Jawa Barat.

Tuntutan Buruh Sulawesi Selatan: Naik 7,5 hingga 10 Persen

Di Sulawesi Selatan, sejumlah organisasi serikat pekerja mengajukan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 10 persen pada Sabtu, 7 November 2026. Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulawesi Selatan, Basri Abbas, menyatakan pihaknya menginginkan kenaikan paling sedikit 10 persen, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

UMP Sulawesi Selatan 2026 tercatat Rp3.921.088. Bila usulan ini dipakai sebagai simulasi — bukan ketetapan — hasilnya:

• Kenaikan 7,5 persen: Rp3.921.088 menjadi sekitar Rp4.215.170.
• Kenaikan 9,5 persen: menjadi sekitar Rp4.293.591.
• Kenaikan 10 persen: menjadi sekitar Rp4.313.197.

Sementara itu, DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sulawesi Selatan mengajukan kisaran yang sama dengan usulan nasional, 7,5 hingga 9,5 persen. Besaran akhir tetap menunggu keputusan gubernur.

Usulan Nasional KSPI: Naik 7,5–9,5 Persen

Di tingkat nasional, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Usulan ini mempertimbangkan inflasi 3,20 persen, pertumbuhan ekonomi 5,43 persen, dan penggunaan indeks tertentu sebesar 0,9 — yang bila dihitung menghasilkan rata-rata sekitar 7,7 persen.

Sebagai gambaran, bila simulasi batas atas 9,5 persen dipakai untuk DKI Jakarta — yang UMP 2026-nya Rp5.729.876 — hasilnya Rp6.274.214, atau bertambah Rp544.338. Pada skenario 7,5 persen, UMP DKI menjadi Rp6.159.617. Sekali lagi: ini simulasi usulan buruh, bukan pengumuman pemerintah. Sampai hari ini belum ada satu pun provinsi yang mengumumkan angka 2027.

Yang Sudah Pasti: Batas Pengumuman 21 November

Di tengah ramainya tuntutan, ada satu hal yang sudah pasti menurut aturan: Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 29 mewajibkan gubernur menetapkan dan mengumumkan UMP paling lambat 21 November tahun berjalan. Tahun ini, 21 November 2026 jatuh pada hari Sabtu — dan menurut aturan yang sama, bila tanggal batas jatuh pada hari libur, pengumuman dilakukan satu hari sebelumnya.

Namun, proses di tingkat pusat masih berjalan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menargetkan pembahasan awal di tingkat kementerian rampung pada pekan terakhir November 2026. Alurnya: pembahasan di LKS Tripnas, masukan dari Dewan Pengupahan Nasional, lalu dewan pengupahan di tiap provinsi, dan gubernur sebagai penentu akhir. Dasar perhitungan yang berlaku saat ini tetap Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, dengan indeks tertentu (alfa) 0,5 hingga 0,9.

Artinya, meski batas aturan menyebut 21 November, penetapan di sejumlah daerah bisa saja mengikuti setelah pembahasan pusat selesai — dan UMK ditetapkan menyusul setelah UMP. Pekerja sebaiknya menunggu keputusan gubernur di provinsinya masing-masing, bukan berpatokan pada daftar angka yang beredar di media sosial.

Yang Bisa Dilakukan Pekerja Sekarang

Sambil menunggu angka resmi, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan:

• Jangan percaya daftar "UMP 2027" yang beredar sebelum ada Keputusan Gubernur — angka yang beredar saat ini adalah usulan atau simulasi.
• Cek slip gajimu: pastikan komponen gaji pokok dan tunjangan tetapmu tercatat dengan benar, karena upah minimum menjadi patokan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
• Bila gajimu saat ini masih di bawah UMP/UMK 2026 yang berlaku, kamu berhak menanyakannya ke HRD atau melapor ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
• Pantau pengumuman resmi dari pemerintah provinsi dan Kemnaker — bukan dari akun media sosial yang tidak jelas sumbernya.

Tuntutan Rp4,12 juta dari Jawa Barat dan 10 persen dari Sulawesi Selatan menunjukkan betapa besar harapan pekerja terhadap upah 2027. Tetapi sampai Keputusan Gubernur diterbitkan, semua angka itu tetap usulan. Yang paling penting sekarang: tahu batas waktunya, tahu siapa yang menetapkan, dan jangan sampai tertipu daftar palsu. Sambil menunggu kabar resmi, kamu bisa melihat lowongan kerja terbaru di hiloker.com/jobs — termasuk lowongan dengan gaji di atas upah minimum.