BPJS Kesehatan untuk Pekerja: Iuran 5%, Manfaat, dan Cara Klaimnya
Potongan BPJS Kesehatan di slip gajimu hanya 1%, sisanya dibayar perusahaan. Ini rincian iuran 5%, manfaat JKN, cara berobat lewat rujukan berjenjang, dan aturan denda bila iuran menunggak.

Lihat slip gajimu: di antara potongan-potongan yang tercantum, ada satu baris kecil bertuliskan BPJS Kesehatan sebesar 1 persen dari gaji. Kecil, tetapi manfaatnya besar β dari berobat di puskesmas sampai operasi dan cuci darah di rumah sakit. Yang sering tidak disadari pekerja: potongan 1 persen itu hanya sebagian kecil dari iuran sebenarnya. Total iuran BPJS Kesehatan untuk pekerja adalah 5 persen dari gaji, dan 4 persen sisanya wajib dibayar perusahaan. Artikel ini menjelaskan rinciannya: berapa iuranmu, siapa saja yang ditanggung, manfaat apa saja yang didapat, cara memakainya, dan apa yang terjadi bila iuran menunggak.
Iuran 5 Persen: Perusahaan 4 Persen, Pekerja 1 Persen
Untuk pekerja yang menerima upah (Pekerja Penerima Upah atau PPU), iuran BPJS Kesehatan ditetapkan sebesar 5 persen dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap per bulan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pembagiannya:
- 4 persen ditanggung perusahaan β dibayar dari kas perusahaan, bukan dipotong dari gajimu.
- 1 persen ditanggung pekerja β inilah potongan yang muncul di slip gajimu.
Contoh hitungannya. Bila gajimu Rp5.000.000 per bulan, total iuran adalah Rp250.000: perusahaan membayar Rp200.000 dan kamu dipotong Rp50.000. Bila gajimu Rp8.000.000, total iuran Rp400.000 (perusahaan Rp320.000, kamu Rp80.000). Ada batas atas: dasar perhitungan iuran paling tinggi Rp12.000.000 per bulan. Jadi bila gajimu Rp15.000.000, iuran tetap dihitung dari Rp12.000.000 β total Rp600.000 (perusahaan Rp480.000, kamu Rp120.000).
Iuran wajib dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulan oleh perusahaan. Bila perusahaan terlambat membayar sampai akhir bulan, penjaminan peserta dihentikan sementara mulai tanggal 1 bulan berikutnya β artinya kartumu tidak bisa dipakai berobat sampai tunggakan dilunasi. Karena itu, cek berkala status kepesertaanmu di aplikasi Mobile JKN, jangan hanya percaya slip gaji.
Siapa Saja yang Ditanggung Satu Iuran?
Satu iuran 5 persen itu tidak hanya menanggungmu seorang. Iuran PPU menanggung pekerja beserta anggota keluarganya, paling banyak lima orang: pekerja, pasangan yang sah, dan anak β anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, atau anak angkat yang sah β maksimal tiga anak.
Anak keempat dan seterusnya, serta orang tua dan mertua, bisa didaftarkan sebagai anggota keluarga tambahan dengan iuran 1 persen dari gaji per orang. Ketentuan ini penting bagi pekerja yang menanggung orang tua: mereka tidak otomatis masuk dalam tanggungan lima orang, tetapi bisa ditambahkan dengan biaya tambahan yang jelas aturannya. Pastikan data keluargamu di BPJS Kesehatan selalu diperbarui β misalnya setelah menikah atau memiliki anak β supaya mereka bisa memakai layanan saat dibutuhkan.
Manfaat yang Didapat: dari Puskesmas sampai Cuci Darah
BPJS Kesehatan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan prinsip gotong royong: iuran peserta yang sehat dipakai membiayai pelayanan peserta yang sakit. Menurut BPJS Kesehatan, sampai akhir Juni 2026 peserta JKN mencapai sekitar 284,2 juta jiwa β hampir seluruh penduduk Indonesia berada dalam satu sistem yang sama. Manfaatnya mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif:
- Rawat jalan: konsultasi dokter, obat-obatan, dan pemeriksaan laboratorium di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga.
- Rawat inap: perawatan di rumah sakit, tindakan medis, dan operasi β tanpa batas biaya selama sesuai indikasi medis dan mengikuti prosedur.
- Gawat darurat: layanan IGD 24 jam di seluruh Indonesia.
- Persalinan: pemeriksaan kehamilan, persalinan normal dan caesar.
- Penyakit kritis: kanker, jantung, stroke, hingga gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah.
Sejak 2025, sistem kelas rawat inap 1, 2, dan 3 dilebur menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) β satu standar ruang rawat yang sama untuk semua peserta. Artinya, besar kecilnya iuran tidak lagi menentukan kelas kamar saat kamu dirawat.
Cara Pakai: Mulai dari Faskes Tingkat Pertama
JKN memakai sistem rujukan berjenjang. Bila sakit, langkah pertamamu adalah ke FKTP yang tertera di kartumu β puskesmas, klinik pratama, atau dokter keluarga. Bila kondisimu membutuhkan penanganan lanjutan, FKTP akan merujukmu ke rumah sakit. Tanpa rujukan, rumah sakit bisa menolak menanggung biaya lewat JKN, kecuali dalam kondisi gawat darurat.
Tiga hal yang perlu diingat. Pertama, FKTP bisa diubah β misalnya bila kamu pindah domisili β melalui aplikasi Mobile JKN. Kedua, bawa kartu identitas dan pastikan status kepesertaanmu aktif sebelum berobat; status bisa dicek di Mobile JKN, WhatsApp CHIKA, atau Care Center 165.
Telat Bayar: Kartu Nonaktif dan Denda Pelayanan 5 Persen
Telat bayar iuran tidak langsung membuatmu membayar denda berupa uang. Yang langsung terjadi adalah kartumu tidak bisa dipakai berobat: penjaminan dihentikan sementara mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah iuran tidak dibayar sampai akhir bulan. Setelah tunggakan dilunasi, kepesertaan aktif kembali.
Denda baru muncul dalam satu kondisi: bila kamu menjalani rawat inap dalam 45 hari setelah kepesertaan aktif kembali. Besaran denda pelayanan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020: 5 persen dari perkiraan biaya paket INA-CBGs berdasarkan diagnosa awal, dikalikan jumlah bulan tertunggak β dengan jumlah bulan yang dihitung paling banyak 12 bulan dan denda paling tinggi Rp30.000.000. Contoh: kamu menunggak 3 bulan, lalu melunasi dan dua minggu kemudian harus rawat inap dengan biaya diagnosa awal Rp8.000.000. Dendanya 5 persen Γ Rp8.000.000 Γ 3 bulan = Rp1.200.000. Bila kamu hanya berobat jalan, atau tidak berobat sama sekali dalam 45 hari itu, tidak ada denda pelayanan.
Satu hal yang melegakan bagi pekerja: untuk peserta PPU, denda pelayanan ini ditanggung pemberi kerja, bukan dipotong dari gajimu. Denda juga dikecualikan untuk kondisi gawat darurat dan keadaan kahar (force majeure) seperti bencana alam, dengan surat keterangan resmi.
Perusahaan Tidak Mendaftarkan? Ini Hakmu
Pendaftaran ke BPJS Kesehatan bukan pilihan β ini kewajiban. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS. Kewajiban ini berlaku untuk semua pemberi kerja, termasuk perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD β dan bukan hanya karyawan tetap; karyawan kontrak (PKWT) juga wajib didaftarkan selama menerima upah. Bahkan warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan wajib menjadi peserta JKN.
Bila perusahaanmu tidak mendaftarkanmu, kamu berhak menuntutnya. Perusahaan yang lalai bisa dikenai sanksi administratif, dan selama kamu belum terdaftar, perusahaan wajib menanggung sendiri biaya berobatmu. Bila kamu mengalami ini, laporkan ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat atau lewat Care Center 165, dan simpan bukti hubungan kerjamu β kontrak kerja, slip gaji, atau surat keterangan kerja β sebagai dasar laporan.
Penutup
Potongan 1 persen di slip gajimu adalah bagian kecil dari jaminan kesehatan yang jauh lebih besar: iuran total 5 persen, 4 persennya dibayar perusahaan, menanggungmu beserta keluarga, dari puskesmas sampai cuci darah. Yang perlu kamu jaga hanya dua hal: pastikan perusahaan benar-benar membayarkan iuranmu setiap bulan, dan pahami alur rujukan berjenjang sebelum kamu sakit. Bila status kepesertaanmu bermasalah, cek di Mobile JKN atau hubungi Care Center 165. Untuk urusan perlindungan kerjamu yang lain, baca juga cara mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan di HiLoker β dan bila kamu sedang mencari pekerjaan yang menjamin hak-hak ini, jelajahi lowongan kerja terbaru di HiLoker.