UMP 2027: Gorontalo Naik 10,07% Tertinggi se-Sulawesi, Sulteng Rp3,45 Juta — Papua Barat Masih Rekomendasi
Gorontalo menetapkan UMP 2027 Rp3.748.000, naik 10,07 persen dan tertinggi se-Sulawesi. Sulawesi Tengah menyusul Rp3.453.000, sementara Papua Barat masih sebatas rekomendasi Dewan Pengupahan. UMK diumumkan paling lambat 25 November.

Batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sudah lewat — Sabtu, 21 November 2026. Namun daftar provinsi yang mengumumkan angka barunya masih bertambah. Tiga nama terbaru yang perlu pekerja ketahui: Gorontalo, yang kenaikannya tertinggi se-Sulawesi; Sulawesi Tengah, yang angkanya diputuskan lewat voting; dan Papua Barat, yang angkanya masih sebatas rekomendasi — belum resmi. Di saat yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan tahapan berikutnya: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat diumumkan Selasa, 25 November 2026 — tiga hari lagi.
Gorontalo Rp3.748.000, Kenaikan Tertinggi se-Sulawesi
Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.748.000 per bulan. Angka ini naik Rp342.856 atau 10,07 persen dari UMP 2026 yang sebesar Rp3.405.144. Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 473/15/XI/2026 dan mulai berlaku 1 Januari 2027.
Kenaikan 10,07 persen ini menjadi yang tertinggi di antara enam provinsi di Pulau Sulawesi, berdasarkan data pembanding per 21 November 2026. Sebagai gambaran, Sulawesi Utara naik 8,02 persen dan Sulawesi Selatan 7,98 persen — Gorontalo melampaui keduanya.
Ada satu catatan yang patut disorot: UMP Gorontalo 2027 sudah berada di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Gorontalo tahun 2026 yang sebesar Rp3.746.312 — selisihnya Rp1.688. Ketentuan ini tidak berlaku bagi usaha mikro dan usaha kecil, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sulawesi Tengah Rp3.453.000, Diputuskan Lewat Voting
Sulawesi Tengah menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.453.000 per bulan, naik 8,58 persen dari UMP 2026 sebesar Rp3.179.565. Penetapan dilakukan dalam Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Sabtu, 21 November 2026 — pada hari batas akhir penetapan.
Yang menarik adalah caranya: pembahasan berlangsung alot antara serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), sehingga angka akhir diputuskan lewat voting. Dari 19 pemilik hak suara, 14 suara memilih faktor alfa 0,75, sementara 5 suara memilih alfa 0,70. Dari alfa 0,75 itulah dihitung UMP Sulteng 2027.
Soal angkanya, perlu dicatat: hasil perhitungan formula adalah Rp3.452.372 (naik Rp272.807 dari 2026), lalu dibulatkan menjadi Rp3.453.000. Jadi bila Anda menemukan angka Rp3.452.372 di sebagian kompilasi, itu hasil formula sebelum dibulatkan.
Serikat buruh sempat membuka opsi mengacu pada KHL, yang terbaru mencapai Rp3.916.840 per bulan — jauh di atas UMP yang ditetapkan. Namun musyawarah akhirnya memakai formula alfa. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulteng, Syahrul Syam, menyatakan SK Gubernur terkait penetapan ini segera diajukan, karena gubernur tinggal menandatangani.
Papua Barat Rp4.118.000 — Baru Rekomendasi, Belum Resmi
Berbeda dengan dua provinsi di atas, angka Papua Barat belum resmi. Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,19 persen menjadi Rp4.118.000 per bulan, dari UMP 2026 sebesar Rp3.841.000. Hasil perhitungan sebesar Rp4.117.168 kemudian dibulatkan menjadi Rp4.118.000.
Rekomendasi ini dibacakan dalam sidang pleno di Swiss-Belhotel, Manokwari, Jumat, 20 November 2026, dengan perhitungan memakai indeks alfa 0,5. Dewan Pengupahan juga merekomendasikan UMSP untuk pekerja sektor migas sebesar Rp6.303.000.
Yang penting dipahami: rekomendasi ini belum berlaku sebelum ditetapkan dan ditandatangani gubernur. Sekretaris Dewan Pengupahan Papua Barat, Eduard Toansiba, menyatakan hasil sidang pleno akan dikoordinasikan dengan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan pada Senin, 23 November 2026. Tanggapan atas rekomendasi ini berbeda-beda: Apindo mewaspadai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) bila beban upah naik, sementara serikat pekerja menilai kenaikan 7,19 persen sudah cukup.
Sulawesi Barat: Angka Pasti Rp3.502.290,36
Satu pembaruan angka lain: Sulawesi Barat kini tercatat dengan angka pasti Rp3.502.290,36, naik 5,62 persen dari Rp3.315.934 pada 2026 — pada roundup 21 November angkanya masih ditulis sebagai perkiraan.
Menaker Apresiasi Gubernur, Tekankan Dialog Sosial untuk UMK
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 22 November 2026, mengapresiasi para gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah yang telah menuntaskan pembahasan hingga penetapan UMP dan UMSP 2027. Ia menyebut penetapan upah minimum sebagai langkah krusial untuk menjamin penghidupan layak bagi pekerja.
Menaker menekankan tahapan selanjutnya: pembahasan serta penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027, dengan tetap mengedepankan dialog sosial antara pemerintah daerah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Sepuluh Provinsi Belum Muncul, UMK Paling Lambat 25 November
Berapa provinsi yang sudah menetapkan UMP 2027? Jawabannya masih bergantung pada kompilasi mana yang dibaca — media mencatat antara 22 hingga 29 provinsi per 22 November 2026, karena kompilasi disusun pada waktu yang berbeda. Artikel ini tidak menulis satu angka total sebagai kepastian.
Yang bisa dicatat: sepuluh provinsi belum muncul dalam kompilasi terbaru, yaitu Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Maluku Utara sendiri sudah menyepakati kenaikan 4 persen menjadi Rp3.650.650 sejak 14 November, tetapi SK Gubernurnya masih ditunggu dan diharapkan terbit pada Desember 2026.
Jadwal berikutnya yang perlu dicatat pekerja:
- 25 November 2026 — batas akhir penetapan UMK 2027 (tiga hari lagi dari hari ini).
- 26 November 2026 — batas akhir penetapan UMSP 2027.
- 30 November 2026 — batas akhir penetapan UMSK 2027.
- 1 Januari 2027 — seluruh upah minimum baru mulai berlaku.
Bagi pekerja di kota dan kabupaten, UMK-lah yang paling menentukan gaji Anda — karena bila ada UMK, yang berlaku adalah UMK, bukan UMP. Jadi pantau pengumuman bupati atau wali kota Anda pada 25 November.
Apa yang Harus Dicek Pekerja Sekarang
Pertama, pastikan angka yang Anda baca berasal dari Keputusan Gubernur atau pengumuman resmi pemerintah daerah, bukan dari daftar simulasi. Angka usulan buruh 7,5–9,5 persen tetap usulan, bukan ketetapan — dan angka rekomendasi Dewan Pengupahan, seperti Papua Barat, baru sah setelah SK Gubernur ditandatangani.
Kedua, ingat bahwa UMP hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Bila masa kerja Anda sudah lebih dari satu tahun, upah Anda mengikuti struktur dan skala upah perusahaan — dan tidak boleh turun di bawah UMP.
Ketiga, cek slip gaji Januari 2027 Anda. Bila perusahaan Anda berada di provinsi yang UMP-nya sudah ditetapkan, gaji pokok Januari harus sudah memakai angka baru. Bila belum berubah, tanyakan ke HRD dan, bila perlu, laporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau pengawas ketenagakerjaan. Keempat, waspadai kabar palsu: tanpa nomor Keputusan Gubernur dan pengumuman resmi, anggap belum resmi.
Penutup
Gorontalo memberi kabar baik bagi pekerja di Sulawesi dengan kenaikan 10,07 persen — tertinggi di pulaunya dan sudah melampaui KHL daerahnya. Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa penetapan upah bisa alot hingga harus diputuskan lewat voting. Papua Barat mengingatkan bahwa rekomendasi Dewan Pengupahan bukanlah ketetapan — SK Gubernur-lah yang mengesahkannya, dan itu dijadwalkan Senin, 23 November. Sementara itu, hitung mundur berikutnya sudah berjalan: UMK diumumkan paling lambat 25 November. Bagi pekerja di kota dan kabupaten, itulah tanggal yang paling menentukan gaji 2027 Anda.
Sambil menunggu pengumuman UMK daerah Anda, lihat lowongan kerja terbaru di hiloker.com/jobs — siapa tahu ada peluang dengan gaji yang lebih baik dari upah minimum. Baca juga artikel kami sebelumnya: UMP Jatim 2027 Rp2,73 Juta, Naik 11,57% — Buruh Menolak dan UMP 2027: Papua Barat Daya Tetapkan Rp4.042.500.