UMP 2027: Papua Barat Daya Tetapkan Rp4.042.500 — Daftar 21 Provinsi Resmi, UMK Menyusul 25 November
Papua Barat Daya menetapkan UMP 2027 Rp4.042.500 lewat Kepgub 100.3.3.1/239/11/2026. Sedikitnya 21 provinsi sudah resmi menetapkan — dan UMK 2027 menyusul paling lambat 25 November 2026.

Batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sudah lewat — Sabtu, 21 November 2026. Namun daftar provinsi yang resmi menetapkan terus bertambah setelah tanggal itu. Yang terbaru: Papua Barat Daya, yang menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.042.500 per bulan. Sedikitnya 21 provinsi sudah resmi menetapkan UMP 2027, dan rangkaian pengupahan belum selesai: penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menyusul paling lambat Selasa, 25 November 2026.
Artikel ini merangkum ketetapan Papua Barat Daya, daftar lengkap 21 provinsi yang sudah resmi, perkembangan terbaru dari Banten dan Jakarta, serta jadwal yang masih berjalan sampai akhir November. Semua UMP 2027 berlaku mulai 1 Januari 2027 dan hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Papua Barat Daya: Rp4.042.500, Naik 7,34%
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.042.500 per bulan. Penetapan dilakukan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melalui Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/239/11/2026.
Dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.766.000, angkanya naik Rp276.500 atau sekitar 7,34%. Kenaikan ini menempatkan Papua Barat Daya di tengah daftar: di bawah Kalimantan Timur (7,55%) dan di atas Kalimantan Tengah (7,15%).
Papua Barat Daya menjadi provinsi ke-21 dalam daftar tersebut. Sebelumnya, empat provinsi lain menyusul menetapkan pada 21 November — Kalimantan Timur Rp4.046.360, Nusa Tenggara Barat Rp2.921.059, Jambi Rp3.711.516, dan Kepulauan Bangka Belitung Rp4.299.000 — yang sudah kami rangkum dalam artikel terpisah. Di luar daftar 21 provinsi ini, Aceh juga dilaporkan menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.197.000, naik 6,72% dari tahun sebelumnya.
Daftar 21 Provinsi yang Sudah Menetapkan UMP 2027
Berikut daftar 21 provinsi yang sudah resmi menetapkan UMP 2027 hingga Sabtu, 21 November 2026, diurutkan dari kenaikan persentase terbesar. Angka 2026 adalah pembandingnya.
| Provinsi | UMP 2026 | UMP 2027 | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| Bali | Rp3.207.459 | Rp4.559.287 | +42,15% |
| Jawa Barat | Rp2.317.601 | Rp3.000.000 | +29,44% |
| Jawa Tengah | Rp2.327.386 | Rp2.655.454 | +14,10% |
| DI Yogyakarta | Rp2.417.495 | Rp2.725.000 | +12,72% |
| Nusa Tenggara Barat | Rp2.673.861 | Rp2.921.059 | +9,24% |
| Kepulauan Riau | Rp3.879.520 | Rp4.229.356 | +9,02% |
| Banten | Rp3.100.881 | Rp3.372.829 | +8,77% |
| Sulawesi Utara | Rp4.002.630 | Rp4.323.465 | +8,02% |
| Sulawesi Selatan | Rp3.921.089 | Rp4.233.913 | +7,98% |
| Lampung | Rp3.047.734 | Rp3.285.152 | +7,79% |
| Kalimantan Timur | Rp3.762.431 | Rp4.046.360 | +7,55% |
| Papua Barat Daya | Rp3.766.000 | Rp4.042.500 | +7,34% |
| Kalimantan Tengah | Rp3.686.138 | Rp3.949.697 | +7,15% |
| DKI Jakarta | Rp5.729.876 | Rp6.136.941 | +7,10% |
| Jambi | Rp3.471.497 | Rp3.711.516 | +6,91% |
| Sumatera Selatan | Rp3.942.963 | Rp4.210.059 | +6,77% |
| Kalimantan Utara | Rp3.775.243 | Rp4.027.901 | +6,69% |
| Riau | Rp3.780.496 | Rp4.031.142 | +6,63% |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp4.035.000 | Rp4.299.000 | +6,53% |
| Nusa Tenggara Timur | Rp2.455.898 | Rp2.602.441 | +5,97% |
| Sumatera Utara | Rp3.228.971 | Rp3.410.000 | +5,61% |
Dari 21 provinsi itu, kenaikan tengah (median) berada di 7,55% dan rata-rata tambahan nominalnya sekitar Rp344.900 per bulan. Bali mencatat kenaikan persentase terbesar (42,15%), sementara DKI Jakarta tetap memegang nominal tertinggi (Rp6.136.941). Di ujung bawah, Sumatera Utara mencatat kenaikan paling kecil (5,61%) dan Nusa Tenggara Timur memegang nominal terendah di antara 21 provinsi (Rp2.602.441).
Yang belum muncul dalam daftar pengumuman yang beredar hingga Sabtu malam antara lain Jawa Timur. Sementara itu, Maluku Utara — yang sudah menyepakati kenaikan 4% menjadi Rp3.650.650 pada 14 November — masih menunggu Surat Keputusan gubernurnya ditandatangani, dan diharapkan terbit pada Desember 2026.
Banten Tetapkan UMSP Tiga Sektor, Pakai Alfa 1
Banten tidak hanya menetapkan UMP. Pemerintah Provinsi Banten juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tiga sektor: sektor I Rp3.394.473,36, sektor II Rp3.386.209,17, dan sektor III Rp3.377.944,98 per bulan — semuanya di atas UMP Banten Rp3.372.828,70.
Penetapan Banten tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 yang ditetapkan Jumat, 20 November 2026, dan diumumkan Gubernur Andra Soni. Yang menarik, penetapan ini memakai nilai alfa 1 — batas atas rentang indeks tertentu dalam formula pengupahan — sesuai usulan unsur serikat pekerja dalam Dewan Pengupahan Provinsi Banten.
Jakarta Diminta Direvisi ke Rp6,21 Juta — Masih Usulan
Di Jakarta, penetapan UMP Rp6.136.941 belum sepenuhnya diterima semua pihak. Presiden KSPI Said Iqbal meminta Pemprov DKI Jakarta merevisi UMP 2027 menjadi Rp6.210.000 per bulan. Usulan itu dihitung Dewan Pengupahan unsur buruh memakai inflasi DKI 3,01% dan pertumbuhan ekonomi 5,67% dengan indeks tertentu 1,0 — lebih tinggi dari indeks 0,77 yang dipakai dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026.
Penting dicatat: ini masih usulan, bukan ketetapan. UMP Jakarta yang berlaku tetap Rp6.136.941 sampai ada keputusan resmi yang mengubahnya. Bila revisi tidak dipenuhi, KSPI menyiapkan keberatan resmi kepada gubernur, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kampanye publik, dan aksi lanjutan. Pekerja di Jakarta sebaiknya tetap memakai angka Rp6.136.941 sebagai patokan sambil memantau perkembangan resmi dari Pemprov DKI.
Setelah UMP: UMK 25 November, UMSP 26 November, UMSK 30 November
Penetapan UMP bukan akhir rangkaian pengupahan 2027. Jadwal berikutnya, menurut aturan yang berlaku:
- UMK 2027: paling lambat 25 November 2026 (PP 49/2025 Pasal 35 ayat 2). Ini yang paling ditunggu pekerja di kabupaten/kota, karena UMK — bukan UMP — yang menjadi patokan gaji minimum di daerah yang menetapkannya.
- UMSP 2027: paling lambat 26 November 2026, lima hari setelah UMP.
- UMSK 2027: paling lambat 30 November 2026, lima hari setelah UMK.
- Berlaku: 1 Januari 2027 untuk seluruh upah minimum 2027.
Dasar hitungnya merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Formulanya memakai inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (alfa) pada rentang 0,5 hingga 1,0, dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang diestimasi dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS sebagai pembanding.
Yang Perlu Pekerja Cek di Slip Gaji Januari 2027
Angka-angka di atas baru terasa nyata saat gajian pertama tahun depan. Tiga hal yang sebaiknya diperiksa pekerja pada Januari 2027:
- Patokan yang benar. Bila kabupaten/kotamu menetapkan UMK, yang berlaku adalah UMK — bukan UMP. UMP hanya menjadi patokan di daerah tanpa UMK. Bila kamu bekerja di sektor yang punya UMSP/UMSK, patokannya adalah angka sektoral yang lebih tinggi.
- Masa kerja di bawah satu tahun. UMP/UMK hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja yang sudah setahun atau lebih mengikuti struktur dan skala upah perusahaan — jadi kenaikan UMP tidak otomatis menaikkan gajimu bila masa kerjamu sudah di atas satu tahun.
- Komponen gaji di slip. Pastikan gaji pokok di slip tidak berada di bawah upah minimum yang berlaku, dan periksa potongan-potongannya. Cara membaca tiap komponen dan potongan di slip gaji sudah kami bahas dalam artikel Cara Membaca Slip Gaji. Bila gajimu di bawah upah minimum, laporkan ke Disnaker setempat atau pengawas ketenagakerjaan.
Untuk memahami perbedaan UMP, UMK, dan UMR selengkapnya, baca juga artikel UMR, UMP, dan UMK: Apa Bedanya dan Mana yang Berlaku untuk Gajimu?. Daftar lengkap 13 provinsi pertama yang menetapkan bisa dilihat di roundup UMP 21 November, dan empat provinsi yang menyusul di artikel Kaltim, NTB, Jambi, dan Babel.
Sambil menunggu UMK di kotamu diumumkan pada 25 November, tidak ada salahnya melihat peluang kerja lain yang gajinya sudah sesuai harapanmu. Cek lowongan terbaru di hiloker.com/jobs — siapa tahu ada posisi dengan gaji di atas upah minimum kotamu.