UMP 2027 Terbaru 21 November: 13 Provinsi Sudah Tetapkan, Bali Naik 42,15% Paling Tinggi

Hari ini batas pengumuman UMP 2027. Sudah 13 provinsi menetapkan angkanya — DKI Jakarta tertinggi Rp6.136.941, Bali naik paling tinggi 42,15% ke Rp4.559.287. Dua provinsi lagi sudah sepakati angka, Jawa Barat masih menunggu SK gubernur.

UMP 2027 Terbaru 21 November: 13 Provinsi Sudah Tetapkan, Bali Naik 42,15% Paling Tinggi

Hari ini, Sabtu 21 November 2026, adalah batas akhir pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Sampai Jumat malam, sudah 13 provinsi menetapkan angka UMP 2027, dan dua provinsi lagi sudah menyepakati angkanya dan tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) gubernur. Semua UMP 2027 berlaku mulai 1 Januari 2027 dan hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Artikel ini merangkum daftar lengkap provinsi yang sudah menetapkan UMP 2027, berdasarkan keputusan gubernur dan pengumuman resmi masing-masing pemerintah provinsi per Jumat malam, 20 November 2026.

Daftar Lengkap UMP 2027: 13 Provinsi Sudah Tetapkan

Berikut daftar 13 provinsi yang sudah menetapkan UMP 2027, diurutkan dari nominal tertinggi:

  • DKI Jakarta: Rp6.136.941 — naik 7,1% dari Rp5.729.876. Tertinggi di Indonesia. Ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026.
  • Bali: Rp4.559.287 — naik 42,15% dari Rp3.207.459. Kenaikan paling tinggi. Ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 yang diteken Jumat, 20 November 2026.
  • Kepulauan Riau: Rp4.229.356 — naik 9,02% dari Rp3.879.520.
  • Sumatera Selatan: Rp4.210.059 — naik 6,77% dari Rp3.942.963. Ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026.
  • Aceh: Rp4.197.000 — naik 6,72% dari Rp3.932.552.
  • Riau: Rp4.031.142 — naik 6,63% dari Rp3.780.495.
  • Kalimantan Utara: Rp4.027.901 — naik 6,69% dari Rp3.775.243, atau naik Rp252.658.
  • Kalimantan Tengah: Rp3.949.697 — naik 7,15% dari Rp3.686.138.
  • Sulawesi Barat: sekitar Rp3.502.000 — naik dari Rp3.315.934.
  • Sumatera Utara: Rp3.410.000 — naik 5,61% dari Rp3.228.949.
  • Banten: Rp3.372.828,70 — naik 8,77% atau Rp271.947,30 dari Rp3.100.881,40. Diumumkan langsung Gubernur Andra Soni pada Jumat, 20 November 2026.
  • Lampung: Rp3.285.152,48 — naik 7,79% dari Rp3.047.734.
  • Nusa Tenggara Timur: Rp2.602.441 — naik 5,97% dari Rp2.455.898. Terendah di antara provinsi yang sudah menetapkan.

Selisih antara UMP tertinggi dan terendah mencapai Rp3.534.500 per bulan — DKI Jakarta Rp6.136.941 berbanding Nusa Tenggara Timur Rp2.602.441.

Bali Naik Paling Tinggi: 42,15% ke Rp4,55 Juta

Kejutan terbesar datang dari Bali. Gubernur Wayan Koster menetapkan UMP Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan, naik Rp1.351.828 atau 42,15% dari UMP 2026 sebesar Rp3.207.459. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 yang diteken pada Jumat, 20 November 2026, dan berlaku mulai 1 Januari 2027.

Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 untuk sektor hotel berbintang sebesar Rp4.644.907 per bulan. Sesuai aturan, upah sektoral wajib lebih tinggi dari UMP.

Dengan kenaikan ini, Bali melompat dari papan bawah ke posisi kedua tertinggi secara nominal, di bawah DKI Jakarta. Kenaikan 42,15% ini jauh di atas kenaikan provinsi lain, yang umumnya berada di kisaran 5–9%.

DKI Jakarta Tetap Tertinggi, Kepri Naik Persen Terbesar Kedua

DKI Jakarta mempertahankan posisi UMP tertinggi di Indonesia. Gubernur Pramono Anung menetapkan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941, naik 7,1% atau Rp407.065 dari Rp5.729.876, lewat Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026.

Di luar Bali, kenaikan persentase terbesar dicatat Kepulauan Riau: 9,02% ke Rp4.229.356. Menyusul Banten 8,77%, Lampung 7,79%, Kalimantan Tengah 7,15%, dan DKI Jakarta 7,1%. Kenaikan paling kecil di antara yang sudah menetapkan adalah Sumatera Utara, 5,61%.

Serikat pekerja sebelumnya mengusulkan kenaikan 7,5–9,5%. Usulan itu tetap berstatus usulan — angka yang berlaku adalah yang ditetapkan gubernur. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sendiri sudah menyatakan menolak angka Jakarta karena dinilai belum mencukupi.

Dua Provinsi Sudah Sepakati Angka, SK Gubernur Ditunggu

Selain 13 provinsi di atas, dua provinsi sudah menyepakati angka UMP 2027 di dewan pengupahan, tetapi SK gubernurnya belum terbit atau belum terkonfirmasi:

  • Kalimantan Timur: Rp4.046.360 — naik 7,02%. Angka ini disepakati setelah tujuh kali skorsing dalam pembahasan dewan pengupahan.
  • Maluku Utara: Rp3.650.650 — naik 4% dari Rp3.510.240. Disepakati dalam rapat dewan pengupahan pada 14 November 2026 di Ternate.

Sampai SK gubernur ditandatangani, kedua angka ini berstatus kesepakatan dewan pengupahan, bukan keputusan final.

Jawa Barat: Rekomendasi Rp3 Juta, Keputusan Gubernur Belum Terbit

Yang paling ditunggu hari ini adalah Jawa Barat. Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat telah menyepakati rekomendasi UMP 2027 sebesar Rp3.000.000, naik Rp682.399 atau 29,44% dari Rp2.317.601, dan setara 70,62% dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Jika ditandatangani gubernur, ini akan menjadi kenaikan terbesar se-Indonesia.

Namun sampai Jumat malam, keputusan gubernur Jawa Barat belum terbit. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat mengusulkan angka yang lebih rendah, Rp2,48 juta. Karena itu, angka Rp3.000.000 sampai saat ini berstatus rekomendasi dewan pengupahan, bukan keputusan yang sudah berlaku. Artikel ini akan diperbarui begitu SK Gubernur Jawa Barat terbit.

22 Provinsi Lain Belum Mengumumkan Angka

Dari 38 provinsi di Indonesia, 22 provinsi lain belum mengumumkan angka UMP 2027 sama sekali hingga Jumat malam. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sudah mengingatkan seluruh gubernur agar menetapkan UMP 2027 paling lambat hari ini, 21 November 2026.

Pengumuman masih bisa bertambah sepanjang hari ini, karena batas akhirnya memang hari ini. Artikel ini disusun berdasarkan pengumuman per Jumat malam, 20 November 2026, dan akan diperbarui bila ada provinsi lain yang mengumumkan.

Jadwal Berikutnya: UMK 25 November, UMSP 26 November

Setelah UMP, jadwal penetapan upah minimum 2027 berlanjut:

  • UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota): paling lambat 25 November 2026, berdasarkan PP 49/2025 Pasal 35 ayat (2).
  • UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi): paling lambat 26 November 2026, atau 5 hari setelah UMP.
  • UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota): paling lambat 30 November 2026, atau 5 hari setelah UMK.
  • Berlaku: semua upah minimum 2027 mulai berlaku 1 Januari 2027.

Formula Baru: KHL Jadi Patokan, Alfa hingga 1,0

UMP 2027 dihitung dengan formula baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Kenaikan dihitung dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa, dengan alfa 0,5 sampai 1,0 — dan diambil yang lebih tinggi antara hasil formula dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengirim data KHL ke seluruh gubernur sebagai bahan penetapan.

Karena itu, besaran kenaikan berbeda-beda di tiap provinsi: tergantung inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan KHL setempat. Inilah sebabnya Bali bisa naik 42,15% sementara Sumatera Utara hanya 5,61%.

Apa yang Harus Dilakukan Pekerja?

Bagi pekerja, angka UMP 2027 yang sudah ditetapkan adalah hak minimum mulai 1 Januari 2027 — tetapi hanya untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih mengikuti struktur dan skala upah perusahaan.

Jika gajimu masih di bawah UMP yang berlaku di provinsimu setelah 1 Januari 2027, kamu bisa melaporkannya ke Dinas Ketenagakerjaan setempat atau ke pengawas ketenagakerjaan. Simpan slip gaji sebagai bukti.

Buat yang sedang cari kerja, pantau terus lowongan terbaru di hiloker.com/jobs — dan baca juga artikel UMP 2027 Mulai Diumumkan: Sumsel Naik 6,77%, Kaltara Naik Rp252 Ribu untuk kabar awal pengumuman kemarin.