UMP 2027 Mulai Diumumkan: Sumsel Naik 6,77%, Kaltara Naik Rp252 Ribu — Provinsi Lain Menyusul

Sumatera Selatan dan Kalimantan Utara menjadi provinsi pertama yang resmi menetapkan UMP 2027. Sumsel naik 6,77% menjadi Rp4.210.059 dan Kaltara naik Rp252.658 menjadi Rp4.027.901 — sementara batas penetapan jatuh hari ini.

UMP 2027 Mulai Diumumkan: Sumsel Naik 6,77%, Kaltara Naik Rp252 Ribu — Provinsi Lain Menyusul
Article body

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 akhirnya mulai bergulir. Sumatera Selatan dan Kalimantan Utara menjadi provinsi pertama yang resmi mengumumkan angka tahun depan, Kamis 19 November 2026 — sehari sebelum batas penetapan.

Hari ini, Jumat 20 November 2026, adalah hari kerja terakhir sebelum tenggat. Batas penetapan UMP jatuh pada Sabtu 21 November 2026, dan karena tanggal itu jatuh pada hari Sabtu, pengumuman efektif dilakukan paling lambat hari ini. Provinsi lain diperkirakan mengumumkan keputusannya hingga batas waktu tersebut.

Berikut angka yang sudah resmi, provinsi yang masih menunggu, dan apa artinya buat gajimu mulai 1 Januari 2027.

Sumatera Selatan: Naik 6,77% Menjadi Rp4.210.059

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru resmi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.210.059 per bulan. Angka ini naik Rp267.096 dari UMP 2026 yang sebesar Rp3.942.963 — atau naik 6,77 persen.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2027. Keputusan diambil setelah Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan menggelar pembahasan pada Rabu 18 November 2026, dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Angka 6,77 persen bukan ditentukan sepihak. Penghitungannya memakai formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (alfa): inflasi 2,55 persen, pertumbuhan ekonomi 5,28 persen, dan alfa 0,80. Hitungannya: 2,55% + (5,28% × 0,80) = 6,77%.

Dalam perundingan, unsur serikat pekerja mengusulkan alfa 1,00, sementara unsur pengusaha mengajukan alfa 0,50. Kedua pihak akhirnya menyepakati alfa 0,80 bersama unsur pemerintah.

Kesepakatan ini juga menjadi dasar pembahasan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sembilan sektor usaha di Sumatera Selatan. UMSP wajib lebih tinggi dari UMP, sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Kalimantan Utara: Naik Rp252.658 Menjadi Rp4.027.901

Kalimantan Utara juga menetapkan UMP 2027 pada Kamis 19 November 2026. Gubernur Zainal A. Paliwang mengumumkan UMP 2027 sebesar Rp4.027.901, naik Rp252.658 dari UMP 2026 yang sebesar Rp3.775.243 — atau naik sekitar 6,69 persen.

Penetapan dilakukan setelah pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi yang melibatkan asosiasi pengusaha dan perwakilan buruh. Penghitungan memakai variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Satu catatan penting dari Kaltara: nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di provinsi itu mencapai Rp5.198.544. Artinya, UMP 2027 yang baru berada pada kisaran 77,48 persen dari KHL. Ini menunjukkan upah minimum belum tentu sama dengan kebutuhan hidup layak — KHL adalah salah satu bahan pertimbangan, bukan angka yang harus dicapai persis oleh UMP.

Maluku Utara: Sudah Sepakat Naik 4%, Tapi SK Gubernur Masih Ditunggu

Maluku Utara sebenarnya sudah lebih dulu mencapai kesepakatan. Rapat koordinasi Dewan Pengupahan pada Sabtu 14 November 2026 menyepakati UMP 2027 naik 4 persen: dari Rp3.510.240 menjadi Rp3.650.650, naik Rp140.410. UMSP disepakati naik dari Rp3.721.423 menjadi Rp3.869.908.

Namun hingga kemarin, keputusan bersama itu masih menunggu ditandatangani Gubernur agar sah menjadi Surat Keputusan. Selama SK belum terbit, angka Maluku Utara belum bisa disebut UMP resmi. Bedakan ini dari Sumsel dan Kaltara yang sudah punya keputusan gubernur.

Provinsi Lain: DKI Sudah Selesai Bahas, Sulsel Target 21 November

Di DKI Jakarta, Dewan Pengupahan telah menyelesaikan pembahasan dan menghasilkan sejumlah usulan untuk disampaikan kepada gubernur. Namun hasil pembahasan itu belum bisa dianggap keputusan final sebelum penetapan resmi dilakukan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan penetapan UMP 2027 pada Sabtu 21 November 2026. Pembahasan dengan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja sudah dilakukan.

Untuk Jawa Barat, Jawa Timur, dan provinsi lainnya, masyarakat masih menunggu keputusan gubernur masing-masing. Nominal yang masih berupa usulan atau simulasi belum bisa disebut UMP resmi — jangan terkecoh oleh angka yang beredar di media sosial sebelum ada keputusan gubernur.

Jadwal Lengkap Penetapan Upah Minimum 2027

Berdasarkan pedoman Kementerian Ketenagakerjaan (Surat Menaker Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026), berikut batas akhir penetapannya:

  • 21 November 2026: Upah Minimum Provinsi (UMP) — efektif 20 November karena 21 November jatuh pada hari Sabtu.
  • 25 November 2026: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
  • 26 November 2026: Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), lima hari setelah UMP.
  • 30 November 2026: Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), lima hari setelah UMK.

Seluruh ketentuan upah minimum 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP, sedangkan penetapan UMK dan UMSK mengikuti persyaratan serta ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing.

Apakah Semua Pekerja Otomatis Naik Gaji Sebesar Itu?

Tidak. Kenaikan UMP tidak berarti setiap pekerja otomatis memperoleh tambahan gaji dengan persentase yang sama.

Ketentuan upah minimum pada dasarnya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan yang bersangkutan. Bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahan mengacu pada struktur dan skala upah perusahaan sesuai peraturan yang berlaku.

Perusahaan yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan minimum juga tidak diperbolehkan menurunkan gaji pekerja hanya karena ada penetapan UMP baru. Adapun usaha mikro dan kecil memiliki pengaturan tersendiri: upah ditentukan berdasarkan kesepakatan, dengan batas paling rendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku.

Jadi, bila kamu baru bekerja kurang dari setahun dan gajimu masih di bawah UMP baru mulai Januari 2027, perusahaan wajib menyesuaikan. Bila masa kerjamu sudah lebih dari setahun, yang berlaku adalah struktur dan skala upah perusahaanmu — cek slip gajimu dan tanyakan ke HRD bila ada yang janggal.

Cara Mengecek UMP Provinsimu dengan Benar

Supaya tidak salah informasi, ikuti langkah ini:

  1. Tunggu keputusan gubernur. UMP resmi hanya yang tertuang dalam Keputusan Gubernur, bukan angka usulan dewan pengupahan atau simulasi media.
  2. Cek kanal resmi. Periksa situs pemerintah provinsi atau Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi daerahmu, serta siaran pers Kementerian Ketenagakerjaan.
  3. Bandingkan dengan UMP 2026. Bila ada angka yang beredar, hitung sendiri kenaikannya dan bandingkan dengan formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi kali alfa — angka yang jauh dari kewajaran patut dicurigai.
  4. Waspada hoaks. Jangan percaya pesan berantai yang mengklaim UMP provinsimu naik sekian persen tanpa menyebut nomor keputusan gubernur.

Perkembangan penetapan UMP 2027 sebelumnya — termasuk formula baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, rentang alfa 0,5 hingga 1,0, dan peran KHL — bisa kamu baca di artikel UMP 2027: Menaker Kirim Data KHL ke Gubernur, Upah Sektoral Wajib Lebih Tinggi dari UMP.

Pengumuman dari provinsi lain diperkirakan menyusul hingga akhir pekan ini. Begitu ada provinsi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, atau Jawa Timur yang menetapkan angkanya, HiLoker akan memperbaruinya.

Sambil menunggu kabar dari provinsimu, kamu bisa melihat lowongan kerja terbaru dengan gaji yang sudah tercantum di halaman lowongan HiLoker.