UMP 2027 Maluku Utara Naik 4%: Provinsi Pertama yang Sepakati Angka, SK Gubernur Masih Ditunggu

Dewan Pengupahan Maluku Utara menyepakati UMP 2027 naik 4 persen menjadi Rp3.650.650 — provinsi pertama yang angkanya sudah disepakati. Namun SK Gubernur belum ditandatangani, jadi angka ini belum resmi berlaku.

UMP 2027 Maluku Utara Naik 4%: Provinsi Pertama yang Sepakati Angka, SK Gubernur Masih Ditunggu
Article body

Dua hari menjelang batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027, satu provinsi akhirnya memecah kebuntuan: Maluku Utara. Dewan Pengupahan Provinsi Maluku Utara menyepakati kenaikan UMP 2027 sebesar 4 persen dalam rapat koordinasi di Ternate, Sabtu, 14 November 2026 — menjadikannya provinsi pertama yang angka upah minimum 2027-nya sudah disepakati.

Namun ada satu catatan penting yang wajib dipahami: yang disepakati adalah keputusan Dewan Pengupahan. Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara yang mengesahkannya secara resmi belum ditandatangani. Jadi angka ini sudah disepakati, tetapi belum resmi berlaku sampai SK terbit.

Angka-angkanya: UMP Naik Rp140.410

Berikut rincian kesepakatan Dewan Pengupahan Maluku Utara:

  • UMP 2027: dari Rp3.510.240 naik Rp140.410 menjadi Rp3.650.650 (naik 4 persen).
  • UMP Sektoral (UMS) 2027: dari Rp3.721.423 naik sekitar Rp148.485 menjadi Rp3.869.908 (naik 3,99 persen).

Perlu dicatat, UMP sektoral tetap lebih tinggi dari UMP umum — Rp3.869.908 berbanding Rp3.650.650. Ini sejalan dengan aturan baru Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang mewajibkan upah minimum sektoral berada di atas upah minimum provinsi.

Ketua APINDO Provinsi Maluku Utara, Gajali Abdul Mutalib, menjelaskan bahwa besaran UMP ini berlaku secara khusus bagi pekerja atau buruh baru dengan masa kerja di bawah satu tahun. Meski begitu, angka ini juga berfungsi sebagai jaring pengaman dan acuan dasar untuk komponen kesejahteraan lain, seperti upah lembur dan tunjangan.

Siapa yang Menyepakati dan Bagaimana Prosesnya

Sidang penetapan ini diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara dan dihadiri semua unsur tripartit: perwakilan pemerintah, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Maluku Utara, Serikat Pekerja Nasional (SPN), APINDO, Biro Hukum Setda Maluku Utara, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara.

Menurut Gajali, rapat berlangsung alot. Kalangan pengusaha menyampaikan kekhawatiran soal kondisi ekonomi makro nasional dan regional, sementara serikat pekerja memperjuangkan daya beli. Pada akhirnya semua pihak sepakat pada angka 4 persen — dinilai cukup untuk melindungi pekerja tanpa membebani keberlangsungan usaha.

Konteks daerahnya penting: lebih dari 80 persen pekerja Maluku Utara bekerja di pabrik-pabrik wilayah Halmahera, terutama industri pengolahan nikel seperti Harita dan IWIP. Karena itu, kesepakatan ini dijaga agar hubungan industrial tetap harmonis dan perusahaan terus berjalan.

Provinsi Lain Masih Membahas, Batas 21 November Semakin Dekat

Maluku Utara menjadi yang pertama, tetapi 37 provinsi lain belum mengumumkan angka. Beberapa di antaranya masih dalam tahap pembahasan:

  • Riau baru memulai pembahasan UMP 2027 pada Rabu, 18 November 2026, lewat rapat Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Hasilnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi kepada Plt Gubernur Riau sebelum SK diterbitkan.
  • Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam konferensi pers Selasa, 17 November 2026, menegaskan waktu masih cukup dan batas penetapan UMP tetap 21 November 2026. Karena 21 November 2026 jatuh pada hari Sabtu, secara efektif pengumuman paling lambat dilakukan Jumat, 20 November 2026.

Jadwal lengkapnya: UMP paling lambat 21 November 2026, UMK paling lambat 25 November 2026, UMSP lima hari setelah UMP (26 November), dan UMSK lima hari setelah UMK (30 November). Seluruh upah minimum yang ditetapkan berlaku mulai 1 Januari 2027.

Yang Masih Berstatus Usulan

Di tengah kabar Maluku Utara ini, penting untuk tetap membedakan mana yang sudah disepakati dan mana yang masih usulan:

  • Usulan KSPI 7,5–9,5 persen tetap USULAN. Angka itu berasal dari serikat buruh (KSPI/Partai Buruh), bukan keputusan pemerintah. Kenaikan 4 persen Maluku Utara berada di bawah rentang usulan tersebut — dan itu wajar, karena setiap provinsi menghitung berdasarkan KHL, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi daerahnya sendiri.
  • Belum ada SK Gubernur yang terbit untuk UMP 2027 di provinsi mana pun, termasuk Maluku Utara. Kesepakatan Dewan Pengupahan adalah rekomendasi yang masih menunggu pengesahan gubernur.
  • Daftar "UMP 2027" yang beredar di media sosial sebelum ada Keputusan Gubernur adalah simulasi atau hoaks. Angka resmi hanya sah bila tercantum dalam Keputusan Gubernur.

Apa yang Bisa Pekerja Lakukan Sambil Menunggu

Bagi pekerja di Maluku Utara, kabar ini patut disambut dengan tetap waspada: pantau pengumuman resmi Disnakertrans Maluku Utara dan tunggu SK Gubernur terbit. Begitu SK keluar, angka Rp3.650.650 menjadi patokan upah minimum bagi pekerja baru di provinsi itu mulai 1 Januari 2027.

Bagi pekerja di provinsi lain, langkahnya sama seperti sebelumnya:

  1. Pantau kanal resmi pemerintah daerah. Pengumuman UMP diterbitkan lewat Keputusan Gubernur dan biasanya disiarkan Dinas Tenaga Kerja provinsi. Jangan mengandalkan tangkapan layar yang beredar di grup chat.
  2. Cek slip gaji Januari 2027. Begitu angka resmi keluar, bandingkan dengan upah yang kamu terima. Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun berhak atas upah minimum.
  3. Kenali sektor tempatmu bekerja. Bila perusahaanmu masuk sektor unggulan daerah, upah sektoral yang berlaku untukmu wajib lebih tinggi dari UMP atau UMK umum.

Maluku Utara sudah memberi contoh bahwa kesepakatan tripartit bisa dicapai sebelum tenggat. Kini giliran 37 provinsi lain — dan para gubernur — untuk menyelesaikan bagiannya sebelum 21 November.

Sambil menunggu kabar dari provinsimu, kamu juga bisa melihat lowongan kerja terbaru dengan kisaran gaji yang jelas di halaman lowongan HiLoker. Siapa tahu, ada peluang dengan gaji yang lebih baik dari tempatmu bekerja sekarang.