Gaji Terlambat Dibayar? Ini Denda yang Wajib Dibayar Perusahaan Menurut PP 36/2021
Gaji yang terlambat dibayar bukan cuma soal menunggu — perusahaan wajib membayar denda 5 persen per hari mulai hari keempat keterlambatan. Simak skema dendanya dan cara menagihnya.

Tanggal gajian sudah lewat, tetapi gaji belum masuk ke rekening. Situasi ini dialami banyak pekerja — dan sebagian besar tidak tahu bahwa keterlambatan itu ada dendanya. Bukan sekadar menunggu dengan sabar: aturan pengupahan mewajibkan perusahaan membayar denda atas setiap hari keterlambatan.
Artikel ini menjelaskan skema denda keterlambatan pembayaran upah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, lengkap dengan contoh hitungan dan langkah menagihnya.
Aturan Dasarnya: Upah Dibayar pada Waktu yang Diperjanjikan
Pasal 55 ayat (1) PP 36/2021 menegaskan pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dan pekerja. Tanggal itu biasanya tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama — misalnya tanggal 1, tanggal 25, atau akhir bulan.
Artinya, "tanggal gajian" bukan kebiasaan semata, melainkan kesepakatan yang mengikat. Begitu tanggal itu lewat tanpa pembayaran, perusahaan sudah terlambat — meskipun denda baru mulai dihitung beberapa hari kemudian.
Skema Denda: 5 Persen per Hari Mulai Hari Keempat
Pasal 61 ayat (1) PP 36/2021 mengatur denda keterlambatan pembayaran upah secara bertahap:
- Hari ke-1 sampai hari ke-3: sudah terhitung terlambat, tetapi belum dikenai denda. Tiga hari pertama adalah masa toleransi administratif.
- Hari ke-4 sampai hari ke-8: denda 5 persen per hari dari upah yang seharusnya dibayarkan.
- Sesudah hari ke-8: denda 5 persen per hari ditambah 1 persen per hari — jadi 6 persen per hari — dengan ketentuan total denda dalam satu bulan tidak boleh melebihi 50 persen dari upah yang seharusnya dibayarkan.
- Bila keterlambatan melewati satu bulan: pengusaha juga dikenai bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank-bank pemerintah.
Satu hal yang penting: Pasal 61 ayat (2) menegaskan pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah. Denda adalah tambahan di atas gaji pokok yang tertunggak, bukan penggantinya.
Contoh Hitungan: Gaji Rp4.000.000
Supaya jelas, berikut contoh dengan gaji Rp4.000.000 per bulan yang seharusnya dibayar tanggal 1:
Terlambat 5 hari (dibayar tanggal 6): denda dihitung untuk hari ke-4 dan ke-5, yaitu 2 hari × 5 persen × Rp4.000.000 = Rp400.000. Total yang harus diterima pekerja: Rp4.000.000 + Rp400.000 = Rp4.400.000.
Terlambat 10 hari (dibayar tanggal 11): hari ke-4 sampai ke-8 adalah 5 hari × 5 persen = 25 persen (Rp1.000.000), ditambah hari ke-9 dan ke-10 sebanyak 2 hari × 6 persen = 12 persen (Rp480.000). Total denda Rp1.480.000, sehingga pekerja menerima Rp5.480.000.
Terlambat 30 hari: tanpa batas, dendanya akan menembus 100 persen lebih — tetapi aturan membatasinya maksimal 50 persen dalam satu bulan, yaitu Rp2.000.000, ditambah bunga bila keterlambatan melewati satu bulan.
Hitungan di atas memakai upah yang seharusnya dibayarkan — bukan sisa upah setelah potongan. Bila perusahaan memotong upahmu secara sepihak, itu masalah lain yang juga bisa diadukan.
Bedakan Terlambat, Ditahan, dan Tidak Dibayar
Tiga situasi ini sering tertukar, padahal penanganannya berbeda:
- Terlambat: gaji pasti dibayar, hanya melewati tanggal yang diperjanjikan. Berlaku skema denda di atas.
- Ditahan: perusahaan menahan gaji sebagai "jaminan" atau tekanan — misalnya menahan gaji karyawan yang mengajukan resign. Penahanan upah tidak dibenarkan; upah adalah hak pekerja yang wajib dibayar sesuai waktu yang diperjanjikan.
- Tidak dibayar sama sekali: gaji tidak kunjung dibayar tanpa kejelasan. Selain denda, pekerja bisa menempuh jalur pengaduan resmi seperti dijelaskan di bawah.
Dalam semua kasus, langkah pertama yang sama adalah mengumpulkan bukti.
Cara Menagih Gaji yang Terlambat: 5 Langkah
Jangan menagih dengan emosi dan jangan pula diam saja. Ikuti urutan ini:
- Simpan semua bukti. Perjanjian kerja atau kontrak yang memuat tanggal gajian, slip gaji bulan-bulan sebelumnya, tangkapan layar pengumuman tanggal gajian, serta riwayat transfer atau mutasi rekening yang menunjukkan gaji belum masuk.
- Tanyakan secara tertulis ke HRD atau pimpinan. Sampaikan lewat email atau pesan tertulis — bukan hanya lisan — agar ada jejaknya. Tanyakan tanggal pasti pembayaran dan, bila sudah melewati hari keempat, sampaikan bahwa kamu mengetahui adanya kewajiban denda menurut PP 36/2021.
- Ajukan secara bipartit. Bila jawaban tidak memuaskan, ajukan perundingan bipartit antara pekerja (atau serikat pekerja, bila ada) dan pengusaha. Banyak kasus selesai di tahap ini karena perusahaan tidak mau berurusan lebih jauh.
- Minta mediasi ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Bila bipartit gagal, laporkan ke Disnaker kabupaten/kota atau provinsi setempat untuk dimediasi. Bawa seluruh bukti yang sudah kamu kumpulkan.
- Lapor ke pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan berwenang memeriksa dan menindak pelanggaran pengupahan. Pengaduan juga bisa disampaikan lewat kanal resmi pemerintah, misalnya lapor.go.id.
Selama proses berjalan, jangan menandatangani dokumen apa pun yang menyatakan kamu "merelakan" denda atau menerima pembayaran sebagian sebagai pelunasan — kecuali kamu memang menyetujuinya dengan sadar. Dan jangan langsung resign tanpa jejak tertulis: resign tidak menghapus hak atas upah dan denda yang sudah terutang.
Catatan soal Aturan yang Berlaku
Aturan di atas memakai PP 36/2021 sebagaimana telah diubah dengan PP 51/2023 dan PP 49/2025. DPR memang sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, tetapi undang-undang itu baru berlaku satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan — sehingga untuk saat ini, ketentuan PP 36/2021 tetap menjadi acuan yang berlaku.
Gaji adalah hak, bukan kebaikan perusahaan. Bila gajimu terlambat, kamu berhak menagihnya — lengkap dengan dendanya.
Sambil menunggu hakmu dipenuhi, kamu juga bisa melihat lowongan kerja terbaru dengan kisaran gaji yang jelas di halaman lowongan HiLoker. Siapa tahu, ada tempat kerja yang lebih menghargai ketepatan waktu.