UMP 2027: Kaltim, NTB, Jambi, dan Babel Menyusul Tetapkan — Malut Masih Menunggu SK Gubernur

Batas penetapan UMP 2027 sudah lewat, tetapi empat provinsi menyusul menetapkan: Kaltim Rp4.046.360, NTB Rp2.921.059, Jambi Rp3.711.516, dan Babel Rp4.299.000. Maluku Utara masih menunggu SK gubernur.

UMP 2027: Kaltim, NTB, Jambi, dan Babel Menyusul Tetapkan — Malut Masih Menunggu SK Gubernur

Batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sudah lewat — Sabtu, 21 November 2026. Namun pengumuman dari daerah tidak berhenti tepat di tanggal itu: empat provinsi menyusul menetapkan angka UMP 2027 mereka lewat keputusan gubernur yang ditandatangani 19–20 November dan diumumkan pada 21 November. Sementara itu, satu provinsi yang sudah lebih dulu mencapai kesepakatan, Maluku Utara, masih menunggu Surat Keputusan (SK) gubernurnya ditandatangani.

Artikel ini merangkum empat provinsi terbaru yang resmi menetapkan UMP 2027, status Maluku Utara, dan jadwal yang masih berjalan: penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 25 November, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) pada 26 November, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) pada 30 November. Semua UMP 2027 berlaku mulai 1 Januari 2027 dan hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Kalimantan Timur: Rp4.046.360, Resmi Ditetapkan 20 November

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.046.360 per bulan. Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.373/2026 tertanggal 20 November 2026, yang diumumkan secara resmi pada Sabtu, 21 November 2026.

Dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.762.431, angkanya naik Rp283.929 atau sekitar 7,55%. Perhitungannya merujuk pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp6.039.344: UMP Kaltim ditetapkan sebesar 67% dari nilai KHL tersebut, sesuai Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026. Kesepakatan ini dicapai Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim pada Kamis, 19 November 2026, setelah pembahasan yang alot — serikat buruh sempat meminta Rp5,7 juta, sementara angka akhir yang disepakati Rp4.046.360.

UMP Kaltim 2027 berlaku 1 Januari hingga 31 Desember 2027 bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pembahasan UMSP Kaltim dijadwalkan berlanjut pada Selasa, 24 November 2026.

Nusa Tenggara Barat: Rp2.921.059, Naik 9,245%

Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menetapkan UMP NTB 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan, naik Rp247.198 atau 9,245% dari UMP 2026 sebesar Rp2.673.861. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026, dan mulai berlaku 1 Januari 2027.

Dengan kenaikan 9,245%, NTB menjadi salah satu provinsi dengan kenaikan persentase tertinggi di antara provinsi yang menetapkan di akhir pekan ini — di atas Kepulauan Riau (9,02%) dan Banten (8,77%), meski masih di bawah Bali (42,15%). Kebijakan ini disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Jambi: Rp3.711.516 dan Babel: Rp4.299.000

Dua provinsi lain yang menyusul menetapkan adalah Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

UMP Jambi 2027 ditetapkan sebesar Rp3.711.516 per bulan, naik Rp240.019 atau sekitar 6,91% dari UMP 2026 sebesar Rp3.471.497. Sementara itu, UMP Babel 2027 ditetapkan sebesar Rp4.299.000 per bulan, naik Rp264.000 atau sekitar 6,5% dari UMP 2026 sebesar Rp4.035.000.

Penetapan Babel didasarkan pada Surat Nomor 100.3.3.1/857/Disnaker Tahun 2026 tentang Penetapan UMP dan UMSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027, tanggal 19 November 2026, yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Hidayat Arsani dan diumumkan pada Sabtu, 21 November 2026 — bertepatan dengan Hari Jadi ke-26 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bersamaan dengan itu, Babel juga menetapkan UMSP bidang pertambangan dan penggalian sebesar Rp4.350.000 per bulan, naik Rp300.000 atau sekitar 7,41% dari Rp4.050.000 pada 2026. Penetapan ini merupakan tindak lanjut Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026.

Maluku Utara: Sudah Sepakat, SK Gubernur Masih Ditunggu

Maluku Utara sebenarnya sudah lebih dulu mencapai kesepakatan. Rapat koordinasi Dewan Pengupahan pada Sabtu, 14 November 2026 menyepakati UMP 2027 naik 4%: dari Rp3.510.240 menjadi Rp3.650.650, naik Rp140.410. UMSP disepakati naik dari Rp3.721.423 menjadi Rp3.869.908 (sekitar 3,99%).

Namun hingga hari ini, keputusan bersama itu masih menunggu ditandatangani Gubernur agar sah menjadi Surat Keputusan. Selama SK belum terbit, angka Maluku Utara belum bisa disebut UMP resmi. Pihak Disnakertrans berharap SK penetapan UMP 2027 dapat diterbitkan pada Desember 2026 sehingga bisa diberlakukan mulai Januari 2027.

Ini penting dipahami: kesepakatan Dewan Pengupahan adalah rekomendasi. Yang mengikat secara hukum adalah keputusan gubernur. Jadi, pekerja di Maluku Utara sebaiknya menunggu pengumuman resmi SK sebelum menjadikan Rp3.650.650 sebagai patokan gaji.

Yang Terjadi Setelah Ini: UMK 25 November, UMSP 26 November

Penetapan UMP bukan akhir dari rangkaian pengupahan 2027. Jadwal berikutnya, menurut aturan yang berlaku:

  • UMK 2027: paling lambat 25 November 2026 (PP 49/2025 Pasal 35 ayat 2). Ini yang paling ditunggu pekerja di kabupaten/kota, karena UMK — bukan UMP — yang menjadi patokan gaji minimum di daerah yang menetapkannya.
  • UMSP 2027: paling lambat 26 November 2026, yaitu lima hari setelah UMP ditetapkan.
  • UMSK 2027: paling lambat 30 November 2026, lima hari setelah UMK.
  • Berlaku: 1 Januari 2027 untuk seluruh upah minimum yang ditetapkan.

Sebagai catatan, daftar lengkap provinsi yang sudah menetapkan UMP 2027 terus bertambah dan angka totalnya berbeda-beda antar media karena kompilasi dilakukan pada waktu yang berbeda. Artikel ini hanya menulis provinsi yang keputusannya sudah terverifikasi dari keputusan gubernur atau pengumuman resmi pemerintah daerah. Untuk daftar provinsi yang menetapkan lebih awal, baca roundup 13 provinsi 21 November, artikel Jabar, Jateng, dan DIY, serta artikel Sulsel.

Cara Cek UMP yang Berlaku untuk Gajimu

Supaya tidak salah patokan saat Januari 2027 tiba, lakukan tiga langkah ini:

  • Cek keputusan gubernur provinsimu. Angka yang sah adalah yang tercantum dalam Kepgub, bukan yang beredar di media sosial. Bila provinsimu belum mengumumkan, UMP 2026 tetap berlaku sampai keputusan baru terbit.
  • Bandingkan dengan UMK kotamu setelah 25 November. Bila kotamu menetapkan UMK dan nilainya lebih tinggi dari UMP, yang berlaku untukmu adalah UMK.
  • Cek slip gaji Januari 2027. Bila gajimu di bawah UMP/UMK yang berlaku dan masa kerjamu kurang dari satu tahun, sampaikan ke HRD dan, bila perlu, laporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat.

Ingat: UMP hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja yang masa kerjanya sudah lebih dari satu tahun mengacu pada struktur dan skala upah perusahaan, bukan UMP. Dan bila ada pihak yang mengatasnamakan pencairan atau pendaftaran terkait UMP, abaikan — penetapan upah minimum tidak pernah memakai pendaftaran mandiri maupun pungutan biaya.

Sambil menunggu UMK kotamu diumumkan, kamu bisa melihat lowongan kerja terbaru di berbagai daerah di hiloker.com/jobs. Artikel sebelumnya tentang kesepakatan UMP Maluku Utara menjelaskan perbedaan antara kesepakatan dewan pengupahan dan keputusan gubernur.