RESMI! UMP Jabar 2027 Rp3 Juta, Naik 29,44% — Kepgub 561/Kep.728-Kesra/2026 (Jateng & DIY Juga Tetapkan)

Tiga provinsi di Jawa resmi menetapkan UMP 2027 pada hari terakhir batas penetapan: Jawa Barat Rp3.000.000 (naik 29,44%), Jawa Tengah Rp2.655.454 (naik 14,10%), dan DIY Rp2.725.000 (naik 12,72%).

RESMI! UMP Jabar 2027 Rp3 Juta, Naik 29,44% — Kepgub 561/Kep.728-Kesra/2026 (Jateng & DIY Juga Tetapkan)

Hari terakhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 akhirnya membawa kabar resmi dari Pulau Jawa. Pada Sabtu, 21 November 2026 — batas akhir penetapan UMP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 — tiga provinsi sekaligus menetapkan UMP 2027: Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiganya berstatus RESMI, dengan kenaikan tertinggi justru datang dari Jawa Barat yang naik hampir 30 persen.

Jawa Barat menjadi sorotan utama hari ini. Gubernur Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jawa Barat 2027 sebesar Rp3.000.000 per bulan — angka bulat yang selama sepekan terakhir masih berstatus rekomendasi Dewan Pengupahan. Dengan keputusan ini, upah minimum Jawa Barat naik Rp682.399 atau 29,44% dari UMP 2026 sebesar Rp2.317.601.

Sementara itu, Jawa Tengah mencatat kenaikan persentase tertinggi dalam satu dekade terakhir, dan DIY menetapkan UMP sekaligus UMSP-nya dalam dua Keputusan Gubernur terpisah. Berikut rincian lengkap ketiganya.

UMP Jabar 2027: Rp3.000.000, Naik 29,44%

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan penetapan UMP Jawa Barat 2027 saat berkunjung ke PT Kwangduk Worldwide, Kabupaten Bandung Barat, pada Sabtu, 21 November 2026. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026.

  • UMP 2027: Rp3.000.000 per bulan
  • UMP 2026: Rp2.317.601 per bulan
  • Kenaikan: Rp682.399 atau 29,44%
  • Mulai berlaku: 1 Januari 2027

Angka Rp3 juta ini dihitung dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.248.132. Sesuai Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, upah minimum dihitung dengan rumus UM(t+1) = KHL x 70%. Hasilnya Rp2.973.692,40, kemudian dibulatkan ke atas menjadi Rp3.000.000 agar mudah diterapkan di lapangan.

Penetapan ini mengacu pada saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat yang disampaikan pada 18 November 2026. Dalam rapat pleno dewan pengupahan pada 18 November, unsur pemerintah dan serikat pekerja sudah satu suara pada angka Rp3 juta, sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat sempat mengusulkan Rp2.485.256 atau naik 7,23%.

Perlu dicatat, Rp3 juta adalah batas bawah upah minimum di Jawa Barat. Sejumlah daerah seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang sudah memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berada di atas Rp3 juta, sehingga pekerja di daerah tersebut tetap mengikuti UMK yang lebih tinggi. Penetapan UMSP Jawa Barat ditunggu paling lambat 26 November 2026, sedangkan UMK ditetapkan paling lambat 25 November 2026.

UMP Jateng 2027: Rp2.655.454, Naik 14,10% — Tertinggi Satu Dekade

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menetapkan UMP Jawa Tengah 2027 sebesar Rp2.655.454 per bulan, naik Rp328.068 atau 14,10% dari UMP 2026 sebesar Rp2.327.386,07. Pengumuman disampaikan langsung oleh Ahmad Luthfi di Kabupaten Jepara, Sabtu, 21 November 2026.

  • UMP 2027: Rp2.655.454 per bulan
  • UMP 2026: Rp2.327.386,07 per bulan
  • Kenaikan: Rp328.068 atau 14,10%
  • Mulai berlaku: 1 Januari 2027

"Hari ini saya telah menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2027," kata Ahmad Luthfi saat mengumumkan keputusan tersebut. Kenaikan 14,10% ini merupakan kenaikan persentase tertinggi dalam satu dekade terakhir untuk Jawa Tengah.

UMP Jawa Tengah 2027 ini menjadi dasar penetapan UMK 2027 di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penetapan dilakukan berdasarkan pembahasan Dewan Pengupahan yang melibatkan empat unsur — pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi.

UMP DIY 2027: Rp2.725.000, Naik 12,72%

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi menetapkan UMP DIY 2027 sebesar Rp2.725.000 per bulan, naik Rp307.505 atau 12,72% dari UMP 2026 sebesar Rp2.417.495. Pengumuman disampaikan Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu, 21 November 2026.

  • UMP 2027: Rp2.725.000 per bulan
  • UMP 2026: Rp2.417.495 per bulan
  • Kenaikan: Rp307.505 atau 12,72%
  • Mulai berlaku: 1 Januari 2027
  • Berlaku bagi: pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun

Penetapan UMP DIY 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026, berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan akademisi. Angka Rp2.725.000 setara dengan 56,31% dari KHL yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan yang sama, Pemda DIY juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026 untuk tiga sektor:

  • Penyediaan akomodasi dan makan minum: Rp2.745.000 (naik 0,734%)
  • Konstruksi: Rp2.740.000 (naik 0,550%)
  • Telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi dan jasa informasi: Rp2.735.000 (naik 0,367%)

UMK DIY 2027 dijadwalkan diumumkan pada 25 November 2026.

Provinsi yang Masih Ditunggu: Kaltim dan Maluku Utara

Meski tiga provinsi di Jawa sudah resmi, dua provinsi lain masih menunggu keputusan gubernurnya. Kalimantan Timur sudah menyepakati angka Rp4.046.360 (naik 7,02%), tetapi Surat Keputusan Gubernur masih ditunggu hingga Sabtu sore ini. Maluku Utara juga sudah menyepakati angka Rp3.650.650 (naik 4%), namun SK Gubernur belum ditandatangani.

Kedua angka tersebut berstatus disepakati, bukan resmi, sampai SK Gubernur diterbitkan. HiLoker akan memperbarui informasinya begitu keputusan resmi keluar.

Sebelumnya, Sulawesi Selatan juga resmi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.233.913,25 (naik 7,98%, Kepgub 1968/XI/2026) pada hari yang sama. Daftar lengkap provinsi yang sudah menetapkan UMP 2027 dapat dibaca pada roundup UMP 2027 HiLoker.

Jadwal Berikutnya: UMK 25 November, UMSP 26 November

Dengan ditetapkannya UMP, berikut jadwal yang masih berjalan:

  • 25 November 2026: batas penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027
  • 26 November 2026: batas penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027
  • 30 November 2026: batas penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027
  • 1 Januari 2027: seluruh upah minimum 2027 mulai berlaku

Bagi pekerja, yang terpenting adalah memastikan upah yang diterima mulai Januari 2027 sudah sesuai dengan UMP atau UMK yang berlaku di daerah tempat bekerja — dan UMK berlaku bila nilainya lebih tinggi dari UMP. Bila perusahaan membayar di bawah upah minimum yang berlaku, pekerja dapat melapor ke Dinas Ketenagakerjaan setempat atau pengawas ketenagakerjaan.

Sementara itu, bagi pencari kerja, kenaikan upah minimum di tiga provinsi besar ini bisa menjadi pertimbangan memilih daerah tujuan kerja. Cek lowongan kerja terbaru di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta di HiLoker — banyak perusahaan membuka lowongan baru menjelang akhir tahun.