UMP 2027 Hari Terakhir Penetapan: Sulut Jadi Provinsi ke-14, Sulsel Masih Ditunggu
Hari ini batas penetapan UMP 2027. Sulawesi Utara resmi menetapkan Rp4.323.465 dan menjadi provinsi ke-14, sementara Sulawesi Selatan masih menunggu keputusan gubernur. Ini daftar lengkap dan jadwal UMK berikutnya.

Hari ini, Sabtu 21 November 2026, adalah batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Sampai Jumat malam, sudah 14 provinsi resmi menetapkan angka UMP 2027 β bertambah satu dari daftar kemarin pagi, setelah Sulawesi Utara mengumumkan keputusannya. Sementara itu, Sulawesi Selatan masih belum mengumumkan angkanya: pembahasan di dewan pengupahan buntu dan keputusan kini berada di tangan gubernur.
Semua UMP 2027 berlaku mulai 1 Januari 2027 dan hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Artikel ini merangkum provinsi terbaru yang menetapkan, daftar lengkap 14 provinsi, dan provinsi-provinsi yang masih ditunggu hingga batas hari ini.
Sulawesi Utara Jadi Provinsi ke-14: Rp4.323.465, Naik 8,02%
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus resmi menetapkan UMP Sulut 2027 sebesar Rp4.323.465 per bulan, naik Rp320.835 atau 8,02% dari UMP 2026 sebesar Rp4.002.630. Pengumuman disampaikan langsung oleh gubernur di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, pada Jumat, 20 November 2026, sehari sebelum batas akhir penetapan.
Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 297 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027. Dalam perhitungannya, Pemprov Sulut menggunakan nilai alfa 0,74 dengan pengali kenaikan 8,02%. UMP baru ini mulai berlaku efektif 1 Januari 2027 dan berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Dengan kenaikan 8,02%, Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan kenaikan persentase tertinggi ketiga di antara yang sudah menetapkan β setelah Bali yang melonjak 42,15% dan Kepulauan Riau 9,02%. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut, Louis Schramm, mengapresiasi keputusan gubernur yang meneken Kepgub tepat waktu sebelum batas 21 November, dan memastikan fraksinya mengawasi agar perusahaan mematuhi UMP baru mulai Januari 2027.
Daftar 14 Provinsi yang Sudah Resmi Menetapkan UMP 2027
Berikut daftar lengkap 14 provinsi yang sudah menetapkan UMP 2027, diurutkan dari nominal tertinggi:
- DKI Jakarta: Rp6.136.941 β naik 7,1% dari Rp5.729.876. Tertinggi di Indonesia (Kepgub 1270/2026).
- Bali: Rp4.559.287 β naik 42,15% dari Rp3.207.459. Kenaikan paling tinggi (Kepgub 995/03-M/HK/2026).
- Sulawesi Utara: Rp4.323.465 β naik 8,02% dari Rp4.002.630. Provinsi terbaru (Kepgub 297/2026).
- Kepulauan Riau: Rp4.229.356 β naik 9,02% dari Rp3.879.520.
- Sumatera Selatan: Rp4.210.059 β naik 6,77% dari Rp3.942.963 (Kepgub 719/KPTS/Disnakertrans/2026).
- Aceh: Rp4.197.000 β naik 6,72% dari Rp3.932.552.
- Riau: Rp4.031.142 β naik 6,63% dari Rp3.780.495.
- Kalimantan Utara: Rp4.027.901 β naik 6,69% dari Rp3.775.243.
- Kalimantan Tengah: Rp3.949.697 β naik 7,15% dari Rp3.686.138.
- Sulawesi Barat: sekitar Rp3.502.000 β naik dari Rp3.315.934.
- Sumatera Utara: Rp3.410.000 β naik 5,61% dari Rp3.228.949.
- Banten: Rp3.372.828,70 β naik 8,77% atau Rp271.947,30 dari Rp3.100.881,40.
- Lampung: Rp3.285.152,48 β naik 7,79% dari Rp3.047.734.
- Nusa Tenggara Timur: Rp2.602.441 β naik 5,97% dari Rp2.455.898. Terendah di antara yang sudah menetapkan.
Selisih antara UMP tertinggi dan terendah mencapai Rp3.534.500 per bulan β DKI Jakarta Rp6.136.941 berbanding Nusa Tenggara Timur Rp2.602.441.
Sulawesi Selatan Masih Buntu: Keputusan di Tangan Gubernur
Yang paling ditunggu hari ini adalah Sulawesi Selatan. Rapat pleno Dewan Pengupahan Sulsel di Makassar pada Kamis, 19 November 2026, berakhir buntu karena pengusaha dan serikat pekerja tidak mencapai kesepakatan. Akibatnya, keputusan akhir diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
Unsur pengusaha mengusulkan kenaikan 6,77% dengan koefisien alfa 0,50, yang akan menghasilkan UMP Sulsel 2027 sebesar Rp4.186.546,50. Sementara itu, serikat pekerja meminta kenaikan 9,79% dengan alfa 1, yang akan menghasilkan Rp4.304.963,38. Selisih kedua usulan sekitar Rp118 ribu per bulan.
Sebagai patokan, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel dari BPS berada di kisaran Rp3,9 juta. Serikat pekerja sebelumnya menuntut kenaikan minimal 10% dari UMP 2026 sebesar Rp3.921.088, atau sekitar Rp4,31 juta. Ketua Dewan Pengupahan Sulsel, Jayadi Nas, memastikan penetapan direncanakan pada Sabtu, 21 November 2026 β tetapi sampai pagi ini, belum ada angka resmi yang diumumkan. Pekerja di Sulsel perlu memantau pengumuman resmi Pemprov Sulsel sepanjang hari ini.
Kaltim, Malut, dan Jabar: Sudah Sepakati, SK Belum Terbit
Selain Sulsel, tiga provinsi lain juga masih menunggu tanda tangan gubernur meski angkanya sudah dibahas:
- Kalimantan Timur: Rp4.046.360 β naik 7,02%. Angka ini sudah disepakati dewan pengupahan, tetapi SK gubernurnya masih ditunggu.
- Maluku Utara: Rp3.650.650 β naik 4% dari Rp3.510.240. Disepakati dalam rapat dewan pengupahan pada 14 November 2026 di Ternate, SK gubernur belum ditandatangani.
- Jawa Barat: Rp3.000.000 β rekomendasi dewan pengupahan, naik 29,44% dari Rp2.317.601 dan setara 70,62% KHL. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar mengusulkan angka yang lebih rendah, Rp2,48 juta. Sampai pagi ini, keputusan gubernur Jabar belum terbit, jadi angka Rp3 juta masih berstatus rekomendasi.
Di luar provinsi-provinsi di atas, 21 provinsi lain belum mengumumkan kesepakatan angka UMP 2027 sama sekali. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sudah mengingatkan seluruh gubernur agar menetapkan UMP 2027 paling lambat hari ini, 21 November 2026, dan menyatakan optimistis seluruh provinsi bisa memenuhi tenggat tersebut meski batasnya jatuh pada hari Sabtu.
Jadwal Berikutnya: UMK 25 November, UMSP 26 November
Setelah UMP, jadwal penetapan upah minimum 2027 berlanjut:
- UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota): paling lambat 25 November 2026, berdasarkan PP 49/2025 Pasal 35 ayat (2).
- UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi): paling lambat 26 November 2026, atau 5 hari setelah UMP. Upah sektoral wajib lebih tinggi dari UMP, sesuai UU 27/2026 Pasal 142.
- UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota): paling lambat 30 November 2026, atau 5 hari setelah UMK.
- Berlaku: semua upah minimum 2027 mulai berlaku 1 Januari 2027.
UMP 2027 dihitung dengan formula baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan: kenaikan dihitung dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa, dengan alfa 0,5 sampai 1,0 β dan diambil yang lebih tinggi antara hasil formula dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Karena itu, besaran kenaikan berbeda-beda di tiap provinsi.
Apa yang Harus Dilakukan Pekerja?
Bagi pekerja, angka UMP 2027 yang sudah ditetapkan adalah hak minimum mulai 1 Januari 2027 β tetapi hanya untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih mengikuti struktur dan skala upah perusahaan.
Perlu diingat, usulan kenaikan 7,5β9,5% dari serikat pekerja tetap berstatus usulan. Angka yang berlaku adalah yang ditetapkan gubernur lewat keputusan gubernur. Jadi, cek langsung SK gubernur di provinsimu dan bandingkan dengan slip gajimu pada Januari 2027. Jika gajimu masih di bawah UMP yang berlaku setelah 1 Januari 2027, kamu bisa melaporkannya ke Dinas Ketenagakerjaan setempat atau ke pengawas ketenagakerjaan. Simpan slip gaji sebagai bukti.
Buat yang sedang cari kerja, pantau terus lowongan terbaru di hiloker.com/jobs β dan baca juga artikel UMP 2027 Terbaru 21 November: 13 Provinsi Sudah Tetapkan, Bali Naik 42,15% Paling Tinggi untuk daftar lengkap per Jumat malam, sebelum Sulawesi Utara mengumumkan angkanya.