UMR, UMP, dan UMK: Apa Bedanya dan Mana yang Berlaku untuk Gajimu?
Masih banyak yang menyebut gajinya "UMR", padahal istilah itu sudah tidak berlaku. Ini beda UMR, UMP, dan UMK, siapa yang menetapkan masing-masing, dan cara memastikan gajimu sudah sesuai aturan.

"Gaji saya UMR." Kalimat ini masih sering terdengar di kalangan pekerja β di grup chat, di wawancara kerja, bahkan di iklan lowongan. Padahal, secara regulasi, istilah UMR sudah tidak berlaku. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menegaskan hal ini lewat video edukasi yang diunggah pada 20 Desember 2025: yang resmi dan berlaku saat ini adalah UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten atau kota.
Lalu apa sebenarnya beda ketiganya? Siapa yang menetapkan, kapan diumumkan, dan mana yang berlaku untuk gajimu? Artikel ini menjelaskannya satu per satu β supaya kamu tidak salah baca slip gaji dan tahu hakmu bila gajimu dibayar di bawah standar.
UMR: Istilah Lama yang Sudah Tidak Berlaku
UMR adalah singkatan dari Upah Minimum Regional. Istilah ini populer pada era 1990-an hingga awal 2000-an, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1999. Saat itu, UMR terbagi menjadi dua: UMR Tingkat I untuk provinsi dan UMR Tingkat II untuk kabupaten/kota.
Perubahan besar terjadi lewat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000: UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP), dan UMR Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Pembagian ini kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan β Pasal 89 menyatakan upah minimum terdiri dari UMP dan UMK.
Jadi, bila hari ini kamu masih menemukan lowongan yang menulis "gaji UMR", yang dimaksud perusahaan itu hampir pasti UMP atau UMK β tetapi sebutan yang benar menurut peraturan adalah UMP atau UMK, bukan UMR. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan dalam video edukasi Kemnaker: "UMR itu adalah istilah lama. Jawabannya, (UMR) sudah tidak berlaku ya, Rekan."
UMP: Berlaku untuk Satu Provinsi Penuh
UMP (Upah Minimum Provinsi) adalah batas upah bulanan terendah yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di dalam satu provinsi. UMP ditetapkan oleh gubernur setiap tahun dan menjadi jaring pengaman bagi daerah yang tidak menetapkan UMK sendiri.
Jadwalnya diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Pasal 29: gubernur menetapkan dan mengumumkan UMP paling lambat 21 November tahun berjalan, dan upah minimum itu berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya. Karena 21 November 2026 jatuh pada hari Sabtu, pengumuman UMP 2027 secara efektif jatuh pada 20 November 2026.
Contoh yang berlaku saat ini: UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876, ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Nomor 1142 Tahun 2025, naik 6,17 persen dari tahun sebelumnya.
UMK: Berlaku Khusus untuk Satu Kabupaten atau Kota
UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) adalah batas upah terendah yang berlaku khusus di satu kabupaten atau kota. UMK ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi bupati atau wali kota, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah dan masukan dewan pengupahan.
Batas pengumumannya diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, Pasal 35 ayat (2): UMK ditetapkan paling lambat 25 November tahun berjalan. Karena 25 November 2026 jatuh pada hari Rabu, tidak ada pergeseran jadwal.
Aturan praktisnya sederhana: bila daerahmu menetapkan UMK, maka UMK-lah yang berlaku untukmu β dan UMK biasanya lebih tinggi dari UMP karena menyesuaikan biaya hidup setempat. Bila daerahmu tidak menetapkan UMK, maka UMP provinsi yang menjadi acuan. Contoh 2026: UMK Kota Semarang Rp3.701.709, UMK Kota Surabaya Rp5.288.796, UMK Kabupaten Banyumas Rp2.474.598,99, dan UMK Kabupaten Cilacap Rp2.773.184. Bandingkan dengan UMP Jawa Tengah 2026 yang lebih rendah dari UMK Kota Semarang β di sinilah beda UMP dan UMK terasa langsung di slip gaji.
Selain UMP dan UMK, ada pula UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) dan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota) untuk sektor usaha tertentu. Keduanya harus lebih tinggi dari UMP atau UMK, dan UMSP ditetapkan paling lambat 5 hari setelah UMP menurut PP 49/2025 Pasal 35E.
Bagaimana Angka UMP dan UMK Dihitung?
Formula penghitungan upah minimum diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, Pasal 26: upah minimum baru sama dengan upah tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian, yang dihitung dari inflasi ditambah hasil kali pertumbuhan ekonomi dengan indeks tertentu (alfa) pada rentang 0,5 sampai 0,9.
Tiga hal penting yang perlu kamu pahami dari formula ini:
- Angka final ditetapkan gubernur, bukan dihitung otomatis oleh rumus. Dewan pengupahan memberi rekomendasi, gubernur yang memutuskan.
- Usulan serikat buruh bukan ketetapan. Untuk 2027, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan 7,5β9,5 persen β itu usulan, bukan keputusan pemerintah. Sampai ada keputusan gubernur, angka 2027 belum resmi.
- Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Untuk pekerja yang sudah lebih lama, perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah β gajimu seharusnya sudah di atas upah minimum.
Cara Memastikan Gajimu Sudah Sesuai Aturan
1. Cek SK gubernur di daerahmu. Cari tahu UMP provinsimu dan UMK kabupaten/kotamu yang berlaku tahun ini. Bila ada UMK, itulah patokanmu. Bila tidak ada, patokanmu adalah UMP.
2. Bandingkan dengan slip gajimu. Upah yang dibandingkan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap β dan menurut UU Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum (Pasal 90 ayat (1)). Bila gajimu di bawah angka itu, kamu berhak mempertanyakannya.
3. Waspadai jebakan istilah. Lowongan yang menulis "gaji UMR" belum tentu salah niat β sering kali hanya kebiasaan bahasa. Tetapi pastikan angka yang ditawarkan disebutkan dengan jelas, dan tanyakan apakah angka itu mengacu pada UMP atau UMK daerah penempatan.
4. Pantau pengumuman UMP dan UMK 2027. Batas pengumuman UMP 2027 adalah 21 November 2026 (efektif 20 November karena jatuh pada hari Sabtu) dan UMK 25 November 2026. Setelah diumumkan, upah baru berlaku mulai 1 Januari 2027. Penjelasan lengkap soal jadwal dan bunyi pasalnya ada di artikel kami tentang batas pengumuman UMK 2027 menurut PP 49/2025.
Penutup: Sebutan Boleh Lama, Hakmu Tidak Boleh Ketinggalan
UMR memang sudah menjadi bagian dari sejarah pengupahan Indonesia β tetapi kebiasaan menyebutnya masih hidup di percakapan sehari-hari. Yang penting bukan sebutannya, melainkan angkanya: pastikan kamu tahu apakah yang berlaku untukmu adalah UMP atau UMK, berapa besarannya tahun ini, dan apakah slip gajimu sudah sesuai.
Bila gajimu saat ini masih di bawah standar daerahmu, atau kamu sedang mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih layak, lihat lowongan kerja terbaru di HiLoker β banyak lowongan yang mencantumkan gaji secara transparan, sehingga kamu bisa membandingkan sebelum melamar.