UMK 2027 Batasnya 25 November, Bukan 30 November: Ini Bunyi PP 49/2025

Batas pengumuman UMK 2027: 25 November atau 30 November? Dua tanggal ini beredar di berbagai media dan membingungkan banyak pekerja. Kami memeriksa langsung teks Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan — dan jawabannya jelas: 25 November 2026.

Artikel ini sekaligus koreksi atas artikel kami sendiri. Pada 9 November lalu kami menulis batas UMK adalah 30 November berdasarkan teks Pasal 35 PP 36/2021. Setelah memeriksa ulang, ternyata PP 49/2025 — peraturan yang lebih baru — sudah mengubah pasal tersebut menjadi 25 November. Yang berlaku adalah aturan terbaru, dan kami meluruskannya di sini.

Bunyi Pasal yang Sebenarnya

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 adalah Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, ditetapkan dan diundangkan pada 17 Desember 2025. Di dalamnya, Pasal 35 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 35 ayat (2): "Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 25 November tahun berjalan."

Ayat berikutnya mengatur pengecualian:

Pasal 35 ayat (3): "Dalam hal tanggal 25 November jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur atau penjabat gubernur 1 (satu) hari setelah hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi."

Tanggal 25 November 2026 jatuh pada hari Rabu — bukan hari Minggu dan bukan hari libur — sehingga tidak ada pergeseran. Batas pengumuman UMK 2027 tetap Rabu, 25 November 2026.

Peraturan yang sama juga mengatur upah minimum sektoral provinsi: ditetapkan paling lambat 5 (lima) hari setelah UMP ditetapkan (Pasal 35E ayat 1).

Kenapa Ada yang Menulis 30 November?

Angka 30 November bukan karangan — angka itu memang pernah tertulis di Pasal 35 PP 36/2021 versi lama. Masalahnya, PP 49/2025 kemudian mengubah pasal tersebut. Siapa pun yang merujuk teks PP 36/2021 tanpa memperhatikan perubahannya akan menemukan angka 30 November dan mengira itulah yang berlaku.

Inilah yang terjadi pada artikel kami 9 November lalu, dan juga pada sebagian media lain yang masih mengutip angka lama. Pelajarannya: untuk urusan upah minimum, rujukan yang berlaku adalah PP 49/2025 sebagai perubahan terbaru, bukan teks PP 36/2021 yang belum diubah.

Hal yang sama berlaku untuk klaim lain yang beredar. Jadwal 1 November untuk UMP dan 10 November untuk UMK yang sempat ramai di media sosial adalah jadwal menurut serikat pekerja, bukan batas yang tertulis di peraturan. Sampai hari ini, tidak ada satu pun keputusan gubernur yang mengumumkan angka UMP atau UMK 2027.

Batas UMP 2027 Tetap 21 November

Bagaimana dengan UMP? PP 49/2025 sama sekali tidak menyentuh Pasal 29 — pasal yang mengatur batas UMP. Karena itu, ketentuan lama tetap berlaku:

PP 36/2021 Pasal 29: UMP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan. Bila tanggal batas jatuh pada hari libur, pengumuman dilakukan satu hari sebelumnya.

Tanggal 21 November 2026 jatuh pada hari Sabtu. Artinya, secara efektif pengumuman UMP 2027 paling lambat dilakukan pada Jumat, 20 November 2026.

Rangkuman batasnya:

• UMP 2027: paling lambat 21 November 2026 (efektif 20 November, karena 21 November jatuh Sabtu) — PP 36/2021 Pasal 29.
• UMK 2027: paling lambat 25 November 2026 (Rabu, tanpa pergeseran) — PP 49/2025 Pasal 35 ayat (2).
• Upah minimum sektoral provinsi: paling lambat 5 hari setelah UMP ditetapkan — PP 49/2025 Pasal 35E.
• Berlaku mulai: 1 Januari 2027, setelah ditetapkan melalui keputusan gubernur.

Kenapa Sampai Sekarang Belum Ada Angka?

Meski batasnya sudah dekat, sampai 11 November 2026 belum ada provinsi yang mengumumkan angka UMP 2027. Penyebabnya ada di prosesnya.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menargetkan pembahasan awal di tingkat kementerian baru rampung pada pekan terakhir November 2026. Alurnya berjenjang: pembahasan di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas), lalu masukan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), kemudian dewan pengupahan provinsi, dan keputusan akhir ada di tangan gubernur masing-masing provinsi.

Dasar perhitungannya tetap PP 49/2025: upah minimum baru dihitung dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu (alfa) dengan rentang 0,5 sampai 0,9. Hal ini ditegaskan Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker, Dhatun Kuswandari, pada 21 Oktober 2026.

Sementara itu, angka 7,5–9,5 persen yang sering disebut-sebut tetap berstatus usulan dari KSPI dan Partai Buruh — bukan keputusan pemerintah. Tidak ada satu pun angka 2027 yang resmi sampai ada keputusan gubernur.

Simulasi: Bila Usulan 7,7 Persen Diterima

Sebagai gambaran — dan ini hanya simulasi, bukan ketetapan — berikut hitungan bila kenaikan mengikuti simulasi tengah usulan buruh, yaitu 7,7 persen (dari inflasi 3,20 persen ditambah pertumbuhan ekonomi 5,43 persen dikali indeks 0,9):

• Kota Semarang: UMK 2026 Rp3.701.709 menjadi sekitar Rp3.986.741.
• Kabupaten Banyumas: UMK 2026 Rp2.474.598,99 menjadi sekitar Rp2.665.143.
• Kota Surabaya: UMK 2026 Rp5.288.796 menjadi sekitar Rp5.696.033.
• DKI Jakarta: UMP 2026 Rp5.729.876 menjadi sekitar Rp6.171.076.

Sekali lagi: angka-angka di atas adalah simulasi berdasarkan usulan, bukan pengumuman resmi. Angka final hanya sah setelah ada keputusan gubernur. Jangan percaya angka 2027 yang beredar di media sosial sebelum ada keputusan gubernur.

Apa yang Harus Pekerja Lakukan?

Menjelang batas pengumuman ini, ada beberapa langkah praktis:

1. Pantau keputusan gubernur provinsimu. Angka resmi hanya sah bila tercantum dalam Keputusan Gubernur — bukan dari tangkapan layar yang beredar di media sosial.
2. Periksa slip gaji Januari 2027. Upah minimum baru berlaku 1 Januari 2027. Bila gajimu masih di bawah angka yang ditetapkan, itu pelanggaran.
3. Laporkan bila upahmu di bawah minimum. Pengaduan bisa disampaikan ke Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota atau provinsi tempatmu bekerja.
4. Jangan jadikan angka usulan sebagai patokan belanja. Sampai ada keputusan gubernur, semua angka 2027 adalah perkiraan — keputusan keuangan sebaiknya menunggu angka resmi.

Penutup

Perdebatan 25 November versus 30 November kini terjawab dari teks peraturannya langsung: PP 49/2025 Pasal 35 ayat (2) menetapkan batas UMK pada 25 November, dan angka 30 November adalah bunyi pasal lama yang sudah diubah. Batas UMP tetap 21 November menurut PP 36/2021 Pasal 29 — efektif 20 November karena jatuh pada hari Sabtu.

Pantau terus keputusan gubernur di provinsimu, dan jangan jadikan angka yang belum resmi sebagai kepastian. Sambil menunggu, kamu bisa melihat lowongan yang sedang dibuka — termasuk Branch Manager untuk Kabupaten Banyumas dari Ruangguru — di hiloker.com/jobs.