Cuti Kerja: 7 Jenis Cuti, Jumlah Hari, dan Cara Mengajukannya agar Disetujui
Cuti tahunan minimal 12 hari, cuti melahirkan 3+3 bulan, cuti haid 2 hari, sampai cuti menikah 3 hari — semuanya dibayar. Ini panduan lengkap jenis cuti karyawan dan cara mengajukannya.

Cuti adalah hak pekerja yang dijamin undang-undang — bukan hadiah dari perusahaan. Namun banyak pekerja tidak tahu ada berapa jenis cuti, berapa hari jatahnya, dan mana yang dibayar penuh, sehingga ada yang tidak berani mengambil haknya dan ada yang mengajukan dengan cara yang salah.
Artikel ini merangkum tujuh jenis cuti berdasarkan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 4/2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA), lengkap dengan jumlah hari dan cara mengajukannya.
1. Cuti Tahunan: Minimal 12 Hari Kerja
Cuti tahunan adalah hak istirahat tahunan yang paling umum. Menurut Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja berhak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
Beberapa hal yang perlu dipahami tentang cuti tahunan:
- 12 hari adalah batas minimal. Perusahaan boleh memberikan jatah lebih besar melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- Pengambilan diatur perusahaan. Pekerja mengajukan jauh hari dan atasan menyetujui berdasarkan kebutuhan operasional — tetapi perusahaan tidak boleh meniadakan hak ini.
- Sisa cuti tidak hangus begitu saja saat hubungan kerja berakhir. Bila pekerja berhenti atau di-PHK, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur diganti dalam bentuk uang sebagai bagian dari uang penggantian hak (PP 35/2021).
- Cuti tahunan berbeda dari cuti bersama. Cuti bersama yang ditetapkan pemerintah setiap tahun memotong jatah cuti tahunan pekerja.
2. Istirahat Panjang (Cuti Besar): 2 Bulan Setelah 6 Tahun
Selain cuti tahunan, Pasal 79 ayat (2) huruf d mengatur istirahat panjang: pekerja yang telah bekerja 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama berhak atas istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan, yang diambil 1 bulan pada tahun ketujuh dan 1 bulan pada tahun kedelapan. Ketentuan ini berlaku kembali setiap kelipatan 6 tahun masa kerja.
Catatan: pada dua tahun saat mengambil istirahat panjang, pekerja tidak lagi berhak atas cuti tahunan di tahun berjalan. Pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
3. Cuti Sakit: Tetap Dibayar dengan Skema Bertahap
Pekerja yang sakit dan tidak dapat bekerja tetap berhak atas upah. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur skema pembayarannya untuk sakit berkepanjangan:
| Periode Sakit | Upah yang Dibayar |
|---|---|
| 4 bulan pertama | 100% |
| 4 bulan kedua | 75% |
| 4 bulan ketiga | 50% |
| Bulan berikutnya sampai PHK | 25% |
Untuk cuti sakit, lampirkan surat keterangan dokter. Bila sakit lebih dari 12 bulan berturut-turut, perusahaan dapat melakukan PHK — tetapi hak-hak pekerja, termasuk pesangon, tetap harus dipenuhi.
4. Cuti Haid: Hari Pertama dan Kedua
Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa pekerja perempuan yang merasakan sakit pada saat haid dan memberitahukan kepada perusahaan tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua masa haid, dengan upah dibayar penuh.
Cuti haid bukan jatah otomatis dua hari setiap bulan, melainkan hak untuk tidak bekerja bila memang merasakan sakit dan sudah memberitahukan perusahaan. Cuti haid terpisah dari cuti tahunan.
5. Cuti Melahirkan dan Keguguran: 3 Bulan, Bisa Sampai 6 Bulan
Aturan cuti melahirkan berubah dengan disahkannya UU KIA Nomor 4 Tahun 2024. Ibu yang bekerja kini berhak atas cuti melahirkan paling singkat 3 bulan pertama dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan berikutnya bila terdapat kondisi khusus pada ibu atau anak, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Total maksimal 6 bulan.
Skema upahnya menurut Pasal 5 UU KIA: upah dibayar penuh (100 persen) untuk tiga bulan pertama dan bulan keempat, serta 75 persen untuk bulan kelima dan keenam. Bila mengalami keguguran, ibu berhak atas waktu istirahat 1,5 bulan dengan upah penuh. Ibu yang mengambil cuti melahirkan atau cuti keguguran tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya karena alasan tersebut.
Aturan baru ini juga memberi hak kepada ayah. Menurut Pasal 6 UU KIA, suami berhak atas cuti pendampingan istri pada masa persalinan selama 2 hari, dan dapat diberikan paling lama 3 hari berikutnya atau sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja. Bila istri mengalami keguguran, suami berhak atas cuti pendampingan selama 2 hari.
6. Cuti karena Alasan Penting: Dibayar Penuh, di Luar Cuti Tahunan
Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur cuti karena alasan penting. Semua jenis cuti ini dibayar penuh dan terpisah dari jatah cuti tahunan:
| Alasan | Durasi |
|---|---|
| Pekerja menikah | 3 hari |
| Menikahkan anak | 2 hari |
| Mengkhitankan anak | 2 hari |
| Membaptiskan anak | 2 hari |
| Istri melahirkan atau mengalami keguguran | 2 hari |
| Suami/istri, orang tua/mertua, anak/menantu meninggal dunia | 2 hari |
| Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia | 1 hari |
Karena cuti ini terpisah dari cuti tahunan, mengambil cuti menikah 3 hari tidak mengurangi jatah cuti tahunanmu yang 12 hari.
7. Cuti Bersama: Ditetapkan Pemerintah Setiap Tahun
Cuti bersama adalah hari libur tambahan yang ditetapkan pemerintah setiap tahun melalui SKB tiga menteri, biasanya menyertai hari libur nasional keagamaan. Cuti bersama memotong jatah cuti tahunan, dan pelaksanaannya fakultatif bagi perusahaan swasta: bila perusahaan tidak mengikuti, pekerja tetap bekerja dan jatah cutinya tidak terpotong.
Jadwal cuti bersama setiap tahun diumumkan pemerintah — cek pengumuman resmi tahun berjalan sebelum merencanakan liburan panjang.
Cara Mengajukan Cuti agar Disetujui
Mengetahui hak saja tidak cukup; cara mengajukan juga menentukan. Berikut langkah yang biasa dipakai di perusahaan:
- Cek peraturan perusahaan dulu. Baca perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama — di sana biasanya diatur tenggat pengajuan dan formulir yang dipakai.
- Ajukan tertulis dan jauh hari. Untuk cuti tahunan, ajukan minimal satu sampai dua minggu sebelumnya. Pengajuan mendadak hanya untuk keadaan darurat, seperti sakit atau musibah keluarga.
- Lampirkan bukti bila diperlukan. Surat keterangan dokter untuk cuti sakit, surat keterangan lahir untuk cuti melahirkan, atau undangan untuk cuti menikah.
- Siapkan rencana pengganti. Sampaikan siapa yang mengambil alih tugasmu selama cuti dan pastikan pekerjaan penting sudah diserahkan. Atasan jauh lebih mudah menyetujui bila operasional tetap berjalan.
- Simpan bukti persetujuan. Minta persetujuan tertulis — lewat email atau sistem HR — sebagai pegangan bila terjadi selisih paham.
Bila Pengajuan Cutimu Ditolak
Perusahaan boleh mengatur jadwal cuti demi kelancaran operasional, tetapi tidak boleh meniadakan hak cuti yang dijamin undang-undang. Bila pengajuanmu ditolak, mintalah alasan tertulisnya, lalu ajukan tanggal alternatif. Bila hak cuti wajib — misalnya cuti melahirkan atau cuti tahunan yang terus ditunda tanpa alasan jelas — tetap ditolak, kamu bisa meminta mediasi ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.
Catatan: UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sudah disahkan, tetapi menurut Kemnaker baru berlaku satu tahun sejak diundangkan — jadi acuan saat ini tetap UU 13/2003 beserta perubahannya dan UU KIA 4/2024.
Mengetahui jenis cuti dan cara mengajukannya membuatmu bisa beristirahat tanpa rasa bersalah — dan kembali bekerja dengan tenaga penuh. Bila kamu sedang mencari pekerjaan dengan tunjangan dan hak cuti yang lebih baik, cek lowongan kerja terbaru di HiLoker. Pelajari juga aturan jam kerja normal 40 jam seminggu dan hak THR keagamaanmu agar hak-hakmu sebagai pekerja benar-benar terlindungi.