Tunjangan sertifikasi yang beredar di kalangan guru adalah tunjangan profesi, dan besarannya satu kali gaji pokok per bulan. Masalahnya bukan di besarannya, tapi di syarat yang harus tetap terpenuhi.
Istilah tunjangan sertifikasi yang beredar di kalangan guru merujuk pada tunjangan profesi. Nama resminya tunjangan profesi guru, dan hanya dibayarkan ke guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Tanpa sertifikat itu, tidak ada tunjangan ini, sekalipun kamu sudah berstatus PNS bertahun-tahun.
Ada dua kelompok penerima: guru berstatus PNS dan guru berstatus PPPK yang sudah bersertifikat pendidik. Guru sekolah swasta tidak masuk skema ini meski bisa memiliki sertifikat pendidik, karena tunjangan profesi untuk guru swasta dikelola lewat mekanisme dan sumber dana yang berbeda.
Yang sering disalahpahami, sertifikat pendidik tidak otomatis berarti tunjangan langsung cair. Ada syarat berjalan yang harus tetap terpenuhi setiap periode. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi pada satu triwulan, pembayaran untuk triwulan itu hilang dan tidak bisa dikejar di periode berikutnya.
Untuk guru PNS, tunjangan profesi dibayarkan sebesar satu kali gaji pokok per bulan. Artinya tunjangan ikut naik setiap kali gaji pokok naik, entah karena kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, atau penyesuaian gaji nasional. Guru dengan golongan lebih tinggi otomatis menerima tunjangan lebih besar.
Catatan penting, ada tunjangan terpisah bagi guru yang bertugas di daerah khusus atau terpencil. Namanya tunjangan khusus guru, dan pengaturannya berbeda dari tunjangan profesi. Kalau kamu bertugas di wilayah ini, tanyakan perhitungannya ke dinas pendidikan setempat supaya tidak salah memperkirakan penghasilan bulanan.
Tunjangan profesi guru umumnya dibayarkan per triwulan, sehingga dalam satu tahun ada empat kali pencairan. Alurnya dimulai dari sekolah yang mengusulkan daftar penerima, diverifikasi dinas pendidikan kabupaten atau kota, diteruskan ke dinas provinsi, lalu diterbitkan sebagai daftar bayar dan ditransfer ke rekening guru.
Rekeningnya juga bukan rekening sembarangan. Tunjangan dibayarkan ke rekening yang sudah tercatat di sistem dinas pendidikan. Guru yang mengganti rekening tanpa memperbarui datanya sering mengalami pembayaran gagal atau tertunda satu periode penuh. Pastikan nama pemilik rekening sama persis dengan nama di dokumen kepegawaian.
Guru PPPK yang sudah bersertifikat pendidik juga menerima tunjangan profesi. Yang membedakan, status kepegawaiannya berbasis perjanjian kerja, jadi verifikasi data dan pencairannya mengikuti ketentuan PPPK. Kalau kamu guru PPPK dan tunjanganmu belum pernah cair, hal pertama yang perlu diperiksa bukan berkas bank, melainkan status sertifikat pendidik dan data kepegawaian di sistem pusat.
Masuk ke akun Dapodik atau sistem informasi guru, lalu pastikan jumlah jam mengajarmu minimal 24 dan mata pelajaran yang tercatat sesuai sertifikat. Periksa juga NRG masih aktif dan penulisan namamu persis seperti di dokumen resmi. Kalau ada satu data yang salah, ajukan perbaikan ke operator sekolah lebih awal, bukan setelah daftar bayar terbit.
Untuk guru PPPK, cek masa berlaku perjanjian kerja dan status sertifikat di akun SIMPKB. Pembayaran tunjangan yang gagal biasanya bermuara ke dua hal: data yang tidak sinkron atau syarat beban kerja yang tidak terpenuhi. Keduanya bisa kamu pastikan sendiri sebelum menunggu kabar dari dinas.
Beberapa penyebab paling sering muncul: pindah sekolah tanpa memperbarui data di Dapodik, jam mengajar turun di bawah 24 pada triwulan tertentu, atau mutasi ke jabatan struktural sehingga tidak lagi mengajar. Pada kasus terakhir, tunjangan profesi memang berhenti karena syarat utamanya mengajar, bukan memimpin satuan kerja.
Guru yang mengajar di dua sekolah sekaligus juga perlu berhati-hati. Jam mengajar dari kedua sekolah bisa dijumlahkan, tapi keduanya harus tercatat di sistem. Kalau sekolah kedua tidak menginput datanya, jam itu tidak dihitung dan totalnya bisa jatuh di bawah batas minimal.